Cikarang, Bekasi (ANTARA) - Anggota DPR RI, Ahmad Syaikhu berpendapat Kabupaten Bekasi wajib memiliki wakil bupati sepeninggalan Eka Supria Atmaja yang naik jabatan menjadi Bupati Bekasi serta mantan Bupati Neneng Hasanah Yasin yang menjadi pesakitan usai terbukti bersalah dalam kasus suap Meikarta.

"Sangat butuh (wakil bupati) wajib ada mengingat beban tugas bupati yang cukup berat," katanya di Cikarang, Senin.

Ketua DPW PKS Jawa Barat itu mengaku keberadaan wakil bupati mutlak diperlukan guna membantu tugas-tugas bupati dalam menyelesaikan beragam persoalan daerah.

Baca juga: Kabupaten Bekasi kesulitan atasi masalah sampah
Baca juga: Bekasi target juara Lomba Desa Wisata Nusantara

"Karena kita sama-sama menyadari banyak tugas yang tidak bisa dihandle oleh seorang bupati saja," kata dia.

Dirinya yang juga pernah menjabat Wakil Wali Kota Bekasi itu pun merasakan betapa beratnya beban kerja serta tanggung jawab yang begitu besar dari seorang wakil kepala daerah.

"Itu baru di Kota Bekasi bagaimana Kabupaten Bekasi yang notabene lima kali lebih luas dari Kota Bekasi, tentu semakin berat tugas bupati apabila tidak didampingi seorang wakil," ucapnya.

Ditambah lagi menurutnya ada sederet pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan mulai dari persoalan pengangguran, lingkungan hidup, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik yang kerap dikeluhkan warga Kabupaten Bekasi.

Baca juga: Tawon ndas di Bekasi sengat tiga orang selama sepekan

"Saya turut prihatin juga karena saya berasal dari daerah pemilihan (Dapil) 7 Jawa Barat dimana saat berkunjung ke Kabupaten Bekasi persoalan-persoalan itu tak kunjung terselesaikan," ungkapnya.

Kehadiran sosok wakil bupati diharapkan mampu membantu menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut sehingga mampu mewujudkan Kabupaten Bekasi ke arah yang lebih baik lagi.

Syaikhu juga menekankan Wakil Bupati Bekasi kelak mampu menata dan memperbaiki kinerja aparatur pemerintahan khususnya dalam pelayanan publik serta menutup celah terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

"Jangan sampai ada lagi kasus korupsi jilid II di sini, harus dibuat sistem untuk menutup celah korupsi hanya saja perlu adanya komitmen karena sebagus apapun sistem jika komitmennya rendah maka akan sia-sia. Saya rasa sosok wakil bupati mampu membantu bupati untuk merealisasikannya," kata Syaikhu.

Baca juga: Bekasi minta LRT diperpanjang hingga Cikarang
Baca juga: Kecanduan gim HP, dua remaja Bekasi alami gangguan jiwa