Palu (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Sulawesi Tengah, mendesak Pemko setempat, provinsi dan pusat di Jakarta, untuk memperbaiki data korban bencana gempa, tsunami dan likuefaksi sebelum dilakukan penyaluran dana hibah senilai Rp1,9 triliun.

"Karena database masyarakat terdampak masih belum semuanya terdata dengan baik," ucap Ketua Komisi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Palu, Muthmainnah Korona, di Palu, Senin.

Baca juga: Dana hibah Rp1,7 triliun untuk bencana diapresiasi Pasigala Centre

Pernyataan Muthmainnah Korona berkaitan dengan Kementerian Keuangan telah menandatangani bantuan hibah kepada tiga bupati dan satu wali kota sebesar Rp1,9 triliun untuk membantu perbaikan bangunan di daerah bencana di Sulawesi Tengah.

Terkait rencana penyaluran dana hibah tersebut, kata Muthmainnah, penyaluran dana stimulan Rp1,9 triliun dari pemerintah pusat ke daerah untuk perbaikan rumah rusak berat, sedang dan ringan, bagi masyarakat terdampak yang telah terdata, yang dalam waktu dekat akan ditransfer melalui rekening pemerintah memberi angin segar dalam percepatan pemulihan pascabencana alam di Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong (Padagimo) khususnya di Kota Palu.

Baca juga: ACT dan A-PAD bangun hunian untuk penyintas gempa Palu

Namun, politisi Partai NasDem ini menyebutkan, sebelum dilakukan penyaluran pemerintah perlu melakukan evaluasi mengenai data korban penerima manfaat dari dana hibah tersebut.

"Kami menganjurkan agar segera mempercepat sistem data yang terintegrasi agar supaya tidak ada lagi data yang tercecer atau korban terdampak namun tidak terdata," katanya.

Baca juga: DPRD Sulteng harap dana Rp1,9 T penuhi kebutuhan korban bencana

Fraksi NasDem di DPRD Kota Palu, sebut dia, menilai bahwa mekanisme pencatatan atau pendataan korban gempa, tsunami dan likuefaksi sebelumnya banyak menuai masalah, dan membuat pengolahan data menjadi terlambat bahkan memberi dampak pada konflik baru, antara masyarakat dengan struktur pemerintah pada tingkat kelurahan maupun RT/RW setempat.

Hal itu karena ada beberapa dokumen yang sudah dimasukkan ternyata ketika dicek kembali oleh korban tidak ada data yang mereka masukkan yang telah diserahkan ke pemerintah dari tingkat paling bawah hingga atas.

"Hal ini tentunya membuat kerja berulang-ulang dan memperlambat proses rekapitulasi data. Kami sangat setuju pengadaan alat sistem dan dianggarkan oleh Pemerintah Kota Palu, disertai penguatan kapasitas pengelola data dari tingkat kelurahan sampai ke Pemerintah Kota Palu. Walau sesungguhnya insiatif ini terbilang cukup lamban tapi sebaiknya diperbaiki dari pada tidak ada sama sekali," ujar dia.