Makassar (ANTARA) - Jelang penetapan susunan kabinet, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta agar tidak memasukkan nama-nama yang masih bersangkutan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau diduga terlibat korupsi.

"Presiden Jokowi agar tidak terjebak memasukkan orang bermasalah dalam kabinetnya, apalagi orang yang sudah dipanggil KPK hingga mangkir dari beberapa panggilan," ujar pengamat politik dan hukum dari Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Arqam Azkin saat diskusi milenial dan nonton bareng pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin, di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu.
Baca juga: Pengamat ingatkan Presiden Jokowi merealisasikan janji kampanyenya

Menurut dia, bila nama pembantu presiden atau para menteri masih tersandung kasus, lalu dimasukkan dan itu terjadi, maka akan menjadi beban baru kabinet dalam pemerintahannya, sehingga mengganggu jalannya pemberantasan korupsi seperti yang dituangkan dalam visi misinya saat kampanye.

"Masih banyak orang cerdas di negara kita ini yang mumpuni. Bila KPK telah mengincar nama-nama yang telah dipanggil, sebaiknya jangan dikasih masuk, apalagi oknum itu dari partai politik yang diduga terlibat korupsi," ujar dia pula.

Pengamat politik dan ilmu pemerintahan dari Unismuh Makassar Luhur A Prianto mengingatkan kembali akan visi misi pasangan Jokowi-Ma'ruf yakni Penegakan Sistem Hukum Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.
Baca juga: Indef berharap postur kabinet cerminkan komitmen perjuangan

Menurut dia, tantangan penegakan hukum akan terus dihadapi, apalagi bicara revisi undang-undang salah satunya KPK.

"Saya kira tantangan Pak Jokowi bagaimana menguatkan dan semakin mendorong upaya-upaya untuk pemberantasan korupsi yang memang masih menjadi soal besar terjadi di bangsa ini," kata akademisi Unismuh Makassar itu pula.

Ia menambahkan, untuk perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia memberikan keamanan bagi seluruh warga, harus jelas bagaimana keamanan itu melindungi warga negara dari ancaman-ancaman besar dan membahayakan rakyat itu bisa ditegakkan.

"Terkait dengan kelembagaan, kebudayaan dan penguat kelembagaan dan isu-isu penegakan hukum, ia menyarankan mesti menjadi konsen bersama," ujarnya menyarankan.
Baca juga: Presiden Jokowi harus tempatkan orang profesional sebagai menteri

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Taruna Merah Putih (TMP) Sulsel menggelar nobar pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, di Claro Hotel Makassar.

Tampil sebagai pembicara dalam diskusi tersebut yakni dua praktisi politik dari Unismuh Makassar Arqam Azikin dan Luhur A Priyanto bersama anggota DPRD Sulsel termuda dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andi Putra Batara yang dipandu Sekretaris DPD TMP Sulsel Arsoni.