Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) meminta menkeu penerusnya di bawah kepemimpinan Presiden dan Wapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin, fokus pada upaya memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Saya rasa ke depan tetap di dalam kerangka untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat," kata Sri Mulyani usai menghadiri silaturahim Presiden Jokowi dengan Wapres M Jusuf Kalla dan menteri Kabinet Kerja di Istana Negara Jakarta, Jumat.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu merinci lebih lanjut upaya itu antara lain menurunkan angka kemiskinan, mengurangi kesenjangan, memperbaiki fasilitas umum atau masyarakat, membangun infrastruktur hingga ke pelosok.

Baca juga: Sri Mulyani nilai Presiden Jokowi gamblang beri panduan ke menteri

"Di sisi APBN kita berharap bisa terjaga dengan baik, penerimaan pajak bisa meningkat dan belanja semakin baik sehingga masyarakat betul-betul bisa mendapatkan manfaat maksimal dari setiap rupiah yang dibelanjakan untuk kesejahteraan," katanya.

Ia berharap kabinet pada periode kepemimpinan Presiden Jokowi 2019-2024 tetap kerja bagus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengenai kesannya menjabat Menkeu selama ini, Sri Mulyani mengatakan Presiden Jokowi dan Wapres JK, dua-duanya orang yang sangat rajin pergi ke lapangan.

"Jadi dari kita para menteri tidak bisa hanya bekerja di belakang meja dan bicara tentang policy. Ini adalah salah satu tantangan dari sisi stamina," katanya.

Baca juga: Menkeu harap Indonesia Aid dorong kontribusi positif RI kepada dunia

Menurut dia, selain memikirkan policy, para menteri harus memikirkan data sehingga harus pergi ke lapangan.

"Stamina beliau berdua luar biasa. Jadi sebagai menteri kita harus lebih kuat untuk bisa mengimbangi," katanya.

Ia juga menyebutkan masalah di Republik ini selalu kait-mengkait sehingga bekerja sebagai tim dari para anggota kabinet sangat penting.

Mengenai permintaan Presiden Jokowi yang menginginkan menteri bekerja cepat, Sri Mulyani mengatakan para menteri harus mengiyakan dulu.

Ia mencontohkan saat penanganan dampak bencana alam gempa bumo di Lombok NTB di mana Presiden meminta penanganan dilakukan secara cepat.

"Semua sisi, uang, organisasi, pasokan, itu semua akan dilihat. Jadi kita para menteri biasanya komunikasi. Kalau presiden menginginkan besok pagi atau seminggu lagi atau sebulan, kita kemudian dipaksa untuk saling berkomunikasi," katanya.

Menurut dia, penanganan yang cepat bagus karena masyarakat selalu ingin pemerintah menyelesaikan masalah secara cepat.