Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menegaskan kedaulatan laut Indonesia harus mutlak dipertahankan.

"kedaulatan, kenapa harus kita pegang? Kalau kita mau membuat sesuatu membangun merekonstruksi, mereformasi hanya bisa kalau kita merdeka dan berdaulat atas apa yang kita punyai," ujar Menteri Susi di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan bahwa tanpa kedaulatan semua rencana dan aksi yang akan dibuat akan terganggu oleh intervensi dan komplain dari pihak-pihak yang tidak senang.

Menurut Menteri Susi, kondisi perairan dan perikanan Indonesia kompleks dan luar biasa persoalannya, bukan hanya sekedar masalah pencurian ikan.

Baca juga: Hari terakhir, Menteri Susi:, Konsesi kapal asing rugikan Indonesia

"Kita mendapatkan ternyata kejahatan perikanan atau illegal fishing bukan hanya tentang kejahatan mencuri ikan. Ada perbudakan yang terbongkar di Pulau benjina yang dilakukan oleh perusahaan asing," ujarnya.

Ada juga masalah perdagangan binatang atau satwa satwa langka yang dilindungi, penyelundupan narkoba, perdagangan dan transportasi imigran gelap melewati perairan Indonesia.

Ada juga penyelundupan pupuk untuk bahan bom dan dinamit, bahkan hingga penyelundupan senjata untuk kelompok separatis yang ada di Indonesia.

Baca juga: Susi Pudjiastuti suarakan pemberantasan illegal fishing sejak 2005

Selama lima tahun terakhir kebijakan-kebijakan publik yang dibuat Menteri Susi untuk mengawal visi misinya Presiden Joko Widodo yakni laut masa depan bangsa dan Indonesia menjadi poros maritim dunia.

Satu visi yang menurut Menteri Susi memang sudah benar dan sangat benar, karena sudah terlalu lama bangsa Indondsia memunggungi laut sudah saatnya kita menghadap laut.

Segala persoalan yang di laut harus dihadapi dan diselesaikan, tidak boleh lagi Indonesia membelangkangi laut.

Dengan misi itu Kementerian Kelautan dan Perikanan menerapkan tiga pilar untuk mengawal visi tersebut, antara lain pilar pertama pertama kedaulatan, kedua keberlanjutan, dan ketiga adalah kesejahteraan.