Jakarta (ANTARA) - Koalisi kelompok sipil "Golongan Hutan" berharap Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilantik pada Minggu (20/10) 2019 untuk membuka babak baru dalam pelestarian lingkungan di Indonesia dengan membuat dan mengambil kebijakan yang memihak lingkungan hidup dan rakyat.

"Tolong mulai babak baru ini dengan memihak kepada rakyat, kepada hutan Indonesia dan tidak ragu untuk menghukum pihak-pihak yang bertahun-tahun sudah merusak hutan Indonesia," kata Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) di Jakarta, Jumat.

Koalisi Golongan Hutan terdiri atas Greenpeace Indonesia, WALHI, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, dan Yayasan Madani Berkelanjutan.

Secara nyata, kata dia, pemerintah periode kedua Presiden Joko Widodo diharapkan jauh lebih kuat menunjukkan komitmen politik untuk menjaga lingkungan hidup dibandingkan sebelumnya.

Golongan Hutan berharap pemerintah lebih banyak mengambil tindakan nyata dalam menjaga lingkungan Indonesia, salah satunya adalah dengan tegas menjalankan penindakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab akan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sedangkan Direktur Eksekutif WALHI Nasional Nur Hidayati menyatakan penindakan hukum yang tegas diharapkan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, setelah pada tahun ini terjadi eskalasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Padahal, kata dia, hutan bukan hanyalah perihal pohon-pohon tapi memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat, baik masyarakat adat ataupun yang merasakan manfaat dan menggantungkan hidup dari hutan.

Oleh karena itu Nur Hidayati ingin kembali mengingatkan kepada para elite politik Indonesia, baik anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden serta Wakil Presiden yang akan dilantik, untuk berkomitmen menjaga hutan Indonesia yang merupakan salah satu bentuk kekayaan bangsa.

"Kami ingin meminta sekali lagi keseriusan pemerintah, terutama presiden dan wakil presiden, untuk benar-benar mendengar suara rakyat," katanya.

Baca juga: Walhi minta negara kuatkan KPK entaskan karhutla di Tanah Air

Baca juga: Greenpeace desak sanksi signifikan korporasi penyebab karhutla

Baca juga: Yayasan Madani sayangkan penanganan karhutla belum ada terobosan