Pemangku kepentingan Sulsel-Sultra bertemu bahas Kawasan Teluk Bone
18 Oktober 2019 15:42 WIB
Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah saat menerima rombongan Ketua Umum Jejaring Teluk Bone Yayat Pangerang di Makassar, Jumat (18/10/2019). ANTARA/HO/Humas Pemprov Sulsel
Makassar (ANTARA) - Pemangku kepentingan dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara akan menggelar Pertemuan Regional Terarah dan Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas CSR/TJSL di Kawasan Teluk Bone.
Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah turut diundang untuk membuka acara yang akan diadakan di Makassar, 3-5 November 2019 bertema Menjadikan CSR/TJSL Sebagai Penunjang Kesejahteraan Sosial dan Kemajuan Pembangunan Kawasan Teluk Bone itu.
"Kami mengundang Pak Gubernur untuk membuka acara. Ada FGD pertemuan dua provinsi, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara," kata Ketua Umum Jejaring Teluk Bone Yayat Pangerang saat bertemu Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah di Makassar, Jumat.
Ia mengarajan, kegiatan ini disambut positif oleh gubernu. Setelah pertemuan tersebut diputuskan kegiatan akan dilaksanakan di Baruga Karaeng Patingalloang, Rumah Jabatan Gubernur.
Pada pertemuan tersebut, Gubernur Sulsel menekankan arah dan fokus FGD. Gubernur juga menyampaikan bahwa fokus diskusi bukan hanya ekonomi tetapi juga kebudayaan.
"Budaya akan mendorong ekonomi," kata Gubernur Nurdin.
Maksud dari FGD ini adalah meluaskan wawasan para pemangku kepentingan (stakeholder) di daerah Kawasan Teluk Bone pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara tentang substansi, filosofi, sejarah dan regulasi yang terkait dengan Sosial Corporate Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang melekat pada aktivitas dunia usaha pada suatu wilayah.
Selain itu mewujudkan dialog intensif dan mendalam antarpemangku kepentingan untuk menetapkan langkah-langkah strategis tentang perencanaan
dan tata kelola CSR atau TJSL agar dapat bermanfaat bagi percepatan penyelenggaraan pembangunan wilayah pada masing-masing daerah kabupaten/kota terkait.
Sementara tujuannya mengumpulkan masukan dari pemangku kepentingan asal daerah-daerah untuk merumuskan rekomendasi yang akan dijadikan rujukan
bagi penyelenggaraan dan penetapan kebijakan daerah di bidang pengelolaan CSR atau TJSL untuk kepentingan percepatan pembangunan di daerah pada
khususnya dan Kawasan Teluk Bone.
Selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan untuk berinteraksi dengan para ahli dan pakar yang berkompeten guna mendapatkan gambaran dan pengetahuan tentang CSR atau
TJSL untuk dijadikan landasan bagi penyelenggaraan CSR atau TJSL di daerah masing-masing secara melembaga dan berkelanjutan.
Kawasan Teluk Bone merupakan wilayah laut, pesisir dan dataran yang pengelolaannya terkait daerah otonom. Terdapat dua provinsi, yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara serta 18 daerah kabupaten/kota dengan sejumlah
kekayaan sejarah budaya dan peradaban masyarakat serta potensi sumber daya alam yang sangat besar.
Namun sebagian besar dari keunggulan strategis wilayah, sumber daya manusia dan masyarakatnya belum dikelola sebagaimana mestinya.
Pemajuan wilayah dan masyarakat di kawasan ini, pernah mengalami sejumlah hambatan, kendala dan tantangan, disebabkan situasi keamanan dan ketertiban yang tak menentu selama puluhan tahun di masa silam.
Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah percepatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan yang dialami di kawasan ini.
Meskipun demikian, juga terjadi perkembangan yang cukup pesat dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan peningkatan kapasitas pemerintah bersama pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.
Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah turut diundang untuk membuka acara yang akan diadakan di Makassar, 3-5 November 2019 bertema Menjadikan CSR/TJSL Sebagai Penunjang Kesejahteraan Sosial dan Kemajuan Pembangunan Kawasan Teluk Bone itu.
"Kami mengundang Pak Gubernur untuk membuka acara. Ada FGD pertemuan dua provinsi, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara," kata Ketua Umum Jejaring Teluk Bone Yayat Pangerang saat bertemu Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah di Makassar, Jumat.
Ia mengarajan, kegiatan ini disambut positif oleh gubernu. Setelah pertemuan tersebut diputuskan kegiatan akan dilaksanakan di Baruga Karaeng Patingalloang, Rumah Jabatan Gubernur.
Pada pertemuan tersebut, Gubernur Sulsel menekankan arah dan fokus FGD. Gubernur juga menyampaikan bahwa fokus diskusi bukan hanya ekonomi tetapi juga kebudayaan.
"Budaya akan mendorong ekonomi," kata Gubernur Nurdin.
Maksud dari FGD ini adalah meluaskan wawasan para pemangku kepentingan (stakeholder) di daerah Kawasan Teluk Bone pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara tentang substansi, filosofi, sejarah dan regulasi yang terkait dengan Sosial Corporate Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang melekat pada aktivitas dunia usaha pada suatu wilayah.
Selain itu mewujudkan dialog intensif dan mendalam antarpemangku kepentingan untuk menetapkan langkah-langkah strategis tentang perencanaan
dan tata kelola CSR atau TJSL agar dapat bermanfaat bagi percepatan penyelenggaraan pembangunan wilayah pada masing-masing daerah kabupaten/kota terkait.
Sementara tujuannya mengumpulkan masukan dari pemangku kepentingan asal daerah-daerah untuk merumuskan rekomendasi yang akan dijadikan rujukan
bagi penyelenggaraan dan penetapan kebijakan daerah di bidang pengelolaan CSR atau TJSL untuk kepentingan percepatan pembangunan di daerah pada
khususnya dan Kawasan Teluk Bone.
Selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan untuk berinteraksi dengan para ahli dan pakar yang berkompeten guna mendapatkan gambaran dan pengetahuan tentang CSR atau
TJSL untuk dijadikan landasan bagi penyelenggaraan CSR atau TJSL di daerah masing-masing secara melembaga dan berkelanjutan.
Kawasan Teluk Bone merupakan wilayah laut, pesisir dan dataran yang pengelolaannya terkait daerah otonom. Terdapat dua provinsi, yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara serta 18 daerah kabupaten/kota dengan sejumlah
kekayaan sejarah budaya dan peradaban masyarakat serta potensi sumber daya alam yang sangat besar.
Namun sebagian besar dari keunggulan strategis wilayah, sumber daya manusia dan masyarakatnya belum dikelola sebagaimana mestinya.
Pemajuan wilayah dan masyarakat di kawasan ini, pernah mengalami sejumlah hambatan, kendala dan tantangan, disebabkan situasi keamanan dan ketertiban yang tak menentu selama puluhan tahun di masa silam.
Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah percepatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan yang dialami di kawasan ini.
Meskipun demikian, juga terjadi perkembangan yang cukup pesat dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan peningkatan kapasitas pemerintah bersama pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.
Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019
Tags: