Jakarta (ANTARA) - Melalui Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (Indonesian Agency for International Development/Indo Aid), Indonesia akan memperkokoh kontribusi bagi perdamaian dan kesejahteraan masyarakat internasional.

“Indo Aid adalah perangkat diplomasi penting yang juga dapat menunjukkan sumbangan Indonesia untuk pencapaian SDGs,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam peluncuran Indo Aid di Gedung Pancasila, Jakarta, Jumat.

Indo Aid akan memperkokoh mekanisme Kerja Sama Selatan-Selatan, serta kerja sama triangular.

Baca juga: Wapres JK resmikan Indonesia Aid, bentuk diplomasi "tangan di atas"

Anggaran lembaga ini berasal dari bunga dana abadi APBN RI, yang jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun.

Pada 2018, dana yang dialokasikan untuk Indo Aid mencapai Rp1 triliun, sementara pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi Rp2 triliun.

Menurut Menlu Retno, dana tersebut bisa dipergunakan sebagai bantuan bencana alam maupun kemanusiaan, atau program-program pengembangan kapasitas bagi negara lain.

“Saat bencana alam terjadi, kalau negara yang dituju sudah membuka pintu, tentu kita bisa gunakan dana Indo Aid,” ujar dia.

Sedangkan untuk kerja sama pembangunan, Retno menjelaskan bahwa program-program pembangunan yang dibantu realisasinya oleh Indonesia akan mengacu pada kebutuhan negara yang dituju.

Baca juga: Menkeu harap Indonesia Aid dorong kontribusi positif RI kepada dunia

"Misalnya (program terkait) perubahan iklim, kan isunya sangat berdampak pada negara-negara Pasifik. Jadi mereka yang akan tentukan pada bidang-bidang apa mereka memerlukan bantuan Indonesia,” kata Menlu.

Untuk tahun ini, lima negara Pasifik dan dua negara ASEAN diproyeksikan menerima Indo Aid, yakni, Tuvalu, Nauru, Solomon Island, Fiji, Kiribati, serta Myanmar dan Filipina.

Sebelumnya, pemberian bantuan internasional dari Indonesia terpecah ke beberapa kementerian dan lembaga (K/L).

Dengan mekanisme ini, proses pemberian bantuan menjadi lama dan menyulitkan proses monitoring serta evaluasinya.

Baca juga: PBB apresiasi upaya Indonesia bangun jaringan kemanusiaan di kawasan

Dengan diluncurkannyaIndo Aid, anggaran bantuan internasional dari berbagai K/L dapat dikumpulkan di satu lembaga, agar tujuan pemberian bantuan lebih terfokus.

Pengelolaan dan kebijakan terkait Indo Aid berada di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri, bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Indo Aid diluncurkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan dihadiri pula oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.