Indonesia-China sepakat bangun Bendungan Pelosika
17 Oktober 2019 18:32 WIB
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti (kanan) dengan Vice Chairman China International Development Cooperation Agency (CIDCA) Deng Boqing saat menandatangani naskah Exchange of Letter Bendungan Pelosika di Jakarta, Rabu (16/10/2019). ANTARA/HO/Kementerian PUPR
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Pemerintah China yang diwakili oleh China International Development Cooperation Agency (CIDCA) sepakat menandatangani naskah Exchange of Letter Bendungan Pelosika.
Penandatanganan ini dilakukan oleh Sekretaris Jenderal PUPR Anita Firmanti dengan Vice Chairman China International Development Cooperation Agency (CIDCA) Deng Boqing di Gedung Kementerian PUPR, demikian keterangan tertulis Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR di Jakarta, Kamis.
Penandatanganan Exchange of Letter ini merupakan tanda dimulainya kegiatan Engineering Services persiapan pembangunan Bendungan Pelosika di Sulawesi Tenggara dengan dana hibah dari Pemerintah Tiongkok sebesar 28,19 Juta RMB Yuan atau senilai Rp56,1 miliar.
Sementara itu Konstruksi Bendungan Pelosika dijadwalkan untuk dimulai pada 2020.
Baca juga: Pembangunan Bendungan Napun Gete ditargetkan selesai 2020
“Pemerintah China memainkan peran penting dalam pembangunan infrastruktur kita, baik di bidang sumber daya air maupun jalan tol. Contoh terbesar di bidang sumber daya air adalah Bendungan Jatigede. Kedepannya akan dibangun empat bendungan yang saat ini sedang dalam tahap persiapan, salah satunya adalah Bendungan Pelosika,” kata Anita dalam sambutannya.
Bendungan Pelosika direncanakan memiliki volume sebesar 822,56 juta meter kubik dan dapat mensuplai air baku sebesar 0,8 meter kubik per detik. Bendungan ini berfungsi untuk mengairi area irigasi seluas 22.000 hektare, menyalakan pembangkit listrik tenaga air sebesar 20 megawatt, dan mengurangi risiko banjir di Sulawesi Tenggara.
Deng Boqing mengatakan pihaknya merasa senang dapat menjadi bagian dari pembangunan Bendungan Pelosika karena memberikan dampak di bidang sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Kerja sama kita selama ini sudah saling menguntungkan. Penandatanganan Exchange of Letter Bendungan Pelosika ini merupakan titik baru dari kerja sama kita selama ini. Selain itu, kami juga menantikan kerja sama dengan Indonesia di bendungan lain,” kata Den Boqing.
Baca juga: Bendungan Kuwil-Kawangkoan Sulut didesain tahan gempa
Selain Bendungan Pelosika, Pemerintah Indonesia juga menjalin kerja sama dengan Pemerintah China pada pembangunan tiga bendungan lainnya yaitu Bendungan Jenelata di Sulawesi Selatan, Bendungan Riam Kiwa di Kalimantan Selatan dan Bendungan Lambakan di Kalimantan Timur.
Bendungan Jenelata dan Bendungan Riam Kiwa tengah memasuki proses penyelesaian studi ulang.
Exchange of Letters kedua bendungan tersebut telah ditandatangani pada tanggal 7 Mei 2018 dan diproyeksikan selesai pada akhir tahun 2019.
Sementara Bendungan Lambakan, konsep Exchange of Letters akan dinegosiasikan setelah proses studi awal yang akan dilakukan pada Oktober 2019.
Kerja sama infrastruktur antara Indonesia dengan Pemerintah China telah dimulai sejak 2002, diawali dengan penandatanganan Minutes of Understanding (MoU) antara Kementerian Komunikasi China dengan Kementerian PUPR mengenai kerja sama ekonomi dan teknis pada bidang jembatan, jalan dan proyek infrastruktur di Beijing.
Kerja sama tersebut berlanjut ke berbagai sektor seperti sumber daya air, pengelolaan sampah dan sanitasi.
Penandatanganan ini dilakukan oleh Sekretaris Jenderal PUPR Anita Firmanti dengan Vice Chairman China International Development Cooperation Agency (CIDCA) Deng Boqing di Gedung Kementerian PUPR, demikian keterangan tertulis Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR di Jakarta, Kamis.
Penandatanganan Exchange of Letter ini merupakan tanda dimulainya kegiatan Engineering Services persiapan pembangunan Bendungan Pelosika di Sulawesi Tenggara dengan dana hibah dari Pemerintah Tiongkok sebesar 28,19 Juta RMB Yuan atau senilai Rp56,1 miliar.
Sementara itu Konstruksi Bendungan Pelosika dijadwalkan untuk dimulai pada 2020.
Baca juga: Pembangunan Bendungan Napun Gete ditargetkan selesai 2020
“Pemerintah China memainkan peran penting dalam pembangunan infrastruktur kita, baik di bidang sumber daya air maupun jalan tol. Contoh terbesar di bidang sumber daya air adalah Bendungan Jatigede. Kedepannya akan dibangun empat bendungan yang saat ini sedang dalam tahap persiapan, salah satunya adalah Bendungan Pelosika,” kata Anita dalam sambutannya.
Bendungan Pelosika direncanakan memiliki volume sebesar 822,56 juta meter kubik dan dapat mensuplai air baku sebesar 0,8 meter kubik per detik. Bendungan ini berfungsi untuk mengairi area irigasi seluas 22.000 hektare, menyalakan pembangkit listrik tenaga air sebesar 20 megawatt, dan mengurangi risiko banjir di Sulawesi Tenggara.
Deng Boqing mengatakan pihaknya merasa senang dapat menjadi bagian dari pembangunan Bendungan Pelosika karena memberikan dampak di bidang sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Kerja sama kita selama ini sudah saling menguntungkan. Penandatanganan Exchange of Letter Bendungan Pelosika ini merupakan titik baru dari kerja sama kita selama ini. Selain itu, kami juga menantikan kerja sama dengan Indonesia di bendungan lain,” kata Den Boqing.
Baca juga: Bendungan Kuwil-Kawangkoan Sulut didesain tahan gempa
Selain Bendungan Pelosika, Pemerintah Indonesia juga menjalin kerja sama dengan Pemerintah China pada pembangunan tiga bendungan lainnya yaitu Bendungan Jenelata di Sulawesi Selatan, Bendungan Riam Kiwa di Kalimantan Selatan dan Bendungan Lambakan di Kalimantan Timur.
Bendungan Jenelata dan Bendungan Riam Kiwa tengah memasuki proses penyelesaian studi ulang.
Exchange of Letters kedua bendungan tersebut telah ditandatangani pada tanggal 7 Mei 2018 dan diproyeksikan selesai pada akhir tahun 2019.
Sementara Bendungan Lambakan, konsep Exchange of Letters akan dinegosiasikan setelah proses studi awal yang akan dilakukan pada Oktober 2019.
Kerja sama infrastruktur antara Indonesia dengan Pemerintah China telah dimulai sejak 2002, diawali dengan penandatanganan Minutes of Understanding (MoU) antara Kementerian Komunikasi China dengan Kementerian PUPR mengenai kerja sama ekonomi dan teknis pada bidang jembatan, jalan dan proyek infrastruktur di Beijing.
Kerja sama tersebut berlanjut ke berbagai sektor seperti sumber daya air, pengelolaan sampah dan sanitasi.
Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2019
Tags: