Manila (ANTARA News) - Mahkamah Agung Filipina Senin mengeluarkan perintah untuk menghentikan pemerintah dari melakukan penandatanganan kesepakatan atas tanah dengan gerilyawan separatis Muslim setelah terjadi aksi protes besar menentangnya, kata para pejabat. "Mahkamah mengeluarkan perintah pengendalian sementara (TRO) guna mencegah para responden dari menandatangani memorandum perjanjian (MOA)," kata jurubicara mahkamah Midas Marquez kepada para wartawan. Ini adalah tanggapan terhadap satu petisi yang diajukan oleh para pejabat di Filipina selatan, yang menentang rencana penandatanganan Selasa, atas perjanjian antara Front Pembebasan Islam Moro (MILF) dengan pemerintah, demikian AFP.(*)