Ketua DPR berharap Presiden Jokowi pilih menteri yang mau bekerja sama
15 Oktober 2019 21:30 WIB
Ketua DPR Puan Maharani (tengah), Ketua MPR, Bambang Soesatyo (kedua kanan), Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (pertama kanan), dan Kapolri, Jenderal Tito Karnavian (kiri) saat temu pers di gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Selasa (15/10/2019). (ANTARA/ Abdu Faisal)
Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat memilih menteri yang mempunyai kapabilitas dan keinginan untuk bekerja sama.
"Diharapkan menteri-menteri yang kemudian terpilih adalah menteri-menteri yang memiliki kapabilitas, bisa bekerja sama dengan Presiden, dan bisa menjalankan semua program Presiden yang akan datang," ujar Puan, di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Presiden Jokowi diharapkan perbanyak menteri dari kalangan profesional
Kendati demikian, Puan menghargai hak prerogatif Presiden dalam menyusun kabinet pemerintahannya. Ia menyadari hak tersebut tidak dapat diganggu-gugat oleh siapa pun.
Adapun spekulasi publik yang menganggap langkah Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto adalah manuver untuk bisa masuk ke dalam kabinet, Puan tak menampik ada kecenderungan seperti itu.
Menurut Puan, silaturahmi yang dilakukan oleh parpol yang tadinya berseberangan dengan pemerintah (oposisi) memiliki dua kecenderungan. Yang pertama, adanya keinginan untuk bersinergi membangun bangsa. Kedua, bisa dihubungkan dengan masalah 'meminta jatah' di kabinet. Meskipun, Puan lebih condong ke pandangan yang pertama.
"Saya melihat Gerindra bukan bermanuver, saya melihatnya sebagai suatu silaturahmi yang dilakukan partai yang tadinya berseberangan dalam pemilu menjadi lawan politik untuk mempunyai komitmen bersama-sama membangun bangsa ini," ujar Puan.
Baca juga: LIPI: Menteri kabinet Jokowi harus eksekutor sejati
Silaturahmi, menurut Puan, menjadi satu hal yang sangat penting dilakukan mengingat Indonesia memiliki wilayah dan jumlah penduduk yang sangat besar, sehingga hanya dapat dibangun secara bersama-sama dan bergotong royong.
Puan mengatakan membangun Indonesia tidak dapat dilakukan jika parpol berada di luar pemerintah, namun harus berada di dalam pemerintah. Hal itu menjelaskan kenapa Gerindra mencoba merangkul sejumlah tokoh parpol yang mendukung pemerintah.
Puan berharap silaturahmi itu berlangsung terus-menerus sehingga tidak terjadi miskomunikasi di antara partai politik.
Sebelumnya, beredar informasi bahwa komposisi Kabinet Kerja Jilid II telah terbentuk. Namun belum akan diumumkan sampai Jokowi resmi dilantik sebagai Presiden kembali.
Saat ini nama-nama calon menteri yang sudah diusulkan sejumlah partai politik pendukung telah banyak beredar di kalangan masyarakat.
Nama-nama tersebut dikabarkan masih mungkin untuk berganti atau saling bertukar posisi.
Baca juga: Pengamat: Menteri di Kabinet Jokowi mengakselerasi kualitas pendidikan
Presiden Jokowi mengaku baru akan fokus untuk menyusun kabinet yang akan mendukung pemerintahannya kelak setelah pelantikannya sebagai Presiden RI periode 2019-2024.
"Dilantik saja belum. Nanti kalau sudah pelantikan kita bicara soal kabinet," kata Jokowi.
"Diharapkan menteri-menteri yang kemudian terpilih adalah menteri-menteri yang memiliki kapabilitas, bisa bekerja sama dengan Presiden, dan bisa menjalankan semua program Presiden yang akan datang," ujar Puan, di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Presiden Jokowi diharapkan perbanyak menteri dari kalangan profesional
Kendati demikian, Puan menghargai hak prerogatif Presiden dalam menyusun kabinet pemerintahannya. Ia menyadari hak tersebut tidak dapat diganggu-gugat oleh siapa pun.
Adapun spekulasi publik yang menganggap langkah Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto adalah manuver untuk bisa masuk ke dalam kabinet, Puan tak menampik ada kecenderungan seperti itu.
Menurut Puan, silaturahmi yang dilakukan oleh parpol yang tadinya berseberangan dengan pemerintah (oposisi) memiliki dua kecenderungan. Yang pertama, adanya keinginan untuk bersinergi membangun bangsa. Kedua, bisa dihubungkan dengan masalah 'meminta jatah' di kabinet. Meskipun, Puan lebih condong ke pandangan yang pertama.
"Saya melihat Gerindra bukan bermanuver, saya melihatnya sebagai suatu silaturahmi yang dilakukan partai yang tadinya berseberangan dalam pemilu menjadi lawan politik untuk mempunyai komitmen bersama-sama membangun bangsa ini," ujar Puan.
Baca juga: LIPI: Menteri kabinet Jokowi harus eksekutor sejati
Silaturahmi, menurut Puan, menjadi satu hal yang sangat penting dilakukan mengingat Indonesia memiliki wilayah dan jumlah penduduk yang sangat besar, sehingga hanya dapat dibangun secara bersama-sama dan bergotong royong.
Puan mengatakan membangun Indonesia tidak dapat dilakukan jika parpol berada di luar pemerintah, namun harus berada di dalam pemerintah. Hal itu menjelaskan kenapa Gerindra mencoba merangkul sejumlah tokoh parpol yang mendukung pemerintah.
Puan berharap silaturahmi itu berlangsung terus-menerus sehingga tidak terjadi miskomunikasi di antara partai politik.
Sebelumnya, beredar informasi bahwa komposisi Kabinet Kerja Jilid II telah terbentuk. Namun belum akan diumumkan sampai Jokowi resmi dilantik sebagai Presiden kembali.
Saat ini nama-nama calon menteri yang sudah diusulkan sejumlah partai politik pendukung telah banyak beredar di kalangan masyarakat.
Nama-nama tersebut dikabarkan masih mungkin untuk berganti atau saling bertukar posisi.
Baca juga: Pengamat: Menteri di Kabinet Jokowi mengakselerasi kualitas pendidikan
Presiden Jokowi mengaku baru akan fokus untuk menyusun kabinet yang akan mendukung pemerintahannya kelak setelah pelantikannya sebagai Presiden RI periode 2019-2024.
"Dilantik saja belum. Nanti kalau sudah pelantikan kita bicara soal kabinet," kata Jokowi.
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019
Tags: