Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik, Arif Nurul Imam berpendapat menteri dari kalangan profesional akan lebih loyal kepada Presiden Joko Widodo dibandingkan menteri dari kalangan partai politik.

"Menteri dari kalangan profesional tidak punya loyalitas ganda antara parpol dan presiden. Ia akan loyal ke presiden saja," kata Arif, di Jakarta, Selasa, menanggapi penyusunanKabinet Kerja Jilid II.

Menurut dia, hal itu sebagai sesuatu yang positif karena tidak menyelipkan kepentingan parpol dalam kebijakannya

Baca juga: LIPI: Menteri kabinet Jokowi harus eksekutor sejati.

Kabinet Kerja Jilid II yang akan segera ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan dapat diisi oleh figur-figur yang kompeten, profesional, memiliki rekam jejak sukses, dan satu frekuensi.

Direktur Indostrategi ini menilai, kriteria tersebut sangat penting dimiliki para menteri Kabinet Kerja II agar kebijakan antar-kementerian tidak tumpang-tindih dan saling bertolak belakang.

"Jika melihat perkembangan politik mutakhir, nampaknya Presiden Jokowi akan melakukan rekrutmen menteri berbasis kombinasi antara konsesi dan meritokrasi," ujar Arif.

Artinya, tambah dia, kabinet lima tahun ke depan akan dibangun dengan perpaduan antara politik dagang sapi atau konsesi dan kompetensi alias meritoktasi.

"Kelebihan menteri dari profesional jelas mereka lebih kompeten dan bebas dari kepentingan politik parpol sehingga akan bekerja maksimal untuk menjalankan visi Pak Jokowi," tegasnya.

Baca juga: Bambang Soesatyo soal menteri kabinet baru Jokowi

Menurut dia, ada sejumlah kementerian yang harus dikomandani menteri dari kalangan profesional.

Arif menyebut, menteri ESDM, menteri keuangan, menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Mendikbud, Menteri Kesehatan, serta menteri BUMN harus dipilih dari kalangan profesional.

"Menteri-menteri tersebut lebih baik dari kalangan profesional karena jauh dari kepentingan politik," ucapnya.

Baca juga: Jokowi berterima kasih kepada para menteri dan pimpinan lembaga

Baca juga: Jokowi baru akan fokus susun kabinet usai pelantikan