Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta meminta masukan para pihak terkait penyelenggaraan Pemilu serentak yang dilakukan 17 April 2019 lalu.

“Meminta semua pihak untuk bisa memberikan masukan kepada Bawsalu dalam hal penanganan pelanggaran Pemilu,” kata ketua Bawaslu DKI Jakarta, Muhammad Jufri dalam rapat koordinasi hasil pengawasan Pemilu tahun 2019 di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Hakim bebaskan PPK Cilincing dari dakwaan manipulasi suara

Baca juga: Diduga manipulasi suara, JPU tuntut PPK Koja satu tahun penjara

Baca juga: Bawaslu Sangihe ke Jakarta menghadiri sidang PHPU di MK

Berbagai pihak yang diminta untuk memberikan masukan diantaranya akademisi dari 11 perguruan tinggi, komisioner dan sekretariat Bawaslu kabupaten/kota hingga media massa.

Jufri mengatakan perjalanan pengawasan Pemilu di Jakarta aman dan lancar, walaupun ada dinamika dalam proses tersebut. Selain itu kerjasama dengan KPU juga berjalan sangat baik, sebagai sesama penyelenggara pemilu.

“Sedikit keras permainannya, tetapi dalam bentuk positif dan sesuai dengan aturan,” ujar Jufri.

Menurut Jufri, tahapan Pemilu belum selesai, karena yang terakhir dari agenda itu yakni pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 mendatang.

Bawaslu Jakarta menggelar Rakor hasil penanganan pelanggaran Pemilu pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Jakarta, 10-11 Oktober 2019.

Bawaslu Jakarta juga menghadirkan sejumlah narasumber diantaranya peneliti politik senior LIPI Profesor Siti Zuhro dan Rektor Universitas Ibnu Chaldun Profesor Musni Umar.