ACEH BESAR (ANTARA) - Pemerintah Aceh bekerjasama dengan UNICEF dalam upaya penanganan gizi buruk dan kekerdilan (stunting) yang masih menjadi persoalan serius di provinsi ujung paling barat Indonesia itu.

"Pemerintah Aceh siap bekerjasama dengan berbagai pihak terkait stunting dan gizi buruk termasuk UNICEF dan kami sangat antusias terhadap kerja sama ini," kata Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah di sela-sela pertemuan dengan UNICEF Indonesia di Aula Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh di Banda Aceh, Kamis.

Ia menjelaskan persoalan gizi buruk dan stunting di Aceh tergolong cukup tinggi, sehingga membutuhkan penanganan intensif untuk menangani persoalan tersebut.

Baca juga: Kemendes PDTT manfaatkan dana desa untuk atasi stunting

Ia menyebutkan berdasarkan hasil riset kementerian kesehatan pada tahun 2013 angka gizi buruk anak di Aceh masuk dalam kategori cukup tinggi di Indonesia, dengan persentase 26.3 persen sedangkan untuk persentase stunting di Aceh mencapai 37.9 persen

"Artinya dua dari lima anak di bawah usia lima tahun di Aceh mengalami gangguan tumbuh kembang, tentunya ini akan mengancam perkembangan sumber daya manusia Aceh di masa mendatang," kata Nova.

Menurut dia ada banyak faktor yang menyebabkan gizi buruk masih tinggi di Aceh. seperti masih minimnya pemahaman orang tua terhadap pentingnya gizi bagi anak, rendahnya kepedulian pada asupan makanan dan suplemen bagi anak serta pola hidup yang kurang sehat.

Selain itu, konflik yang berkepanjangan juga turut menyumbang kondisi kekurangan gizi dan stunting generasi Aceh saat ini, karena selama masa konflik banyak hal yang terjadi sehingga membuat perkembangan Aceh dan generasinya menurun.

Baca juga: Penderita stunting Riau capai 28.171 balita

"Butuh kerja ekstra untuk mengembalikan kondisi gizi anak-anak Aceh," katanya.

Selama ini, aksi yang sudah dilakukan Pemerintah Aceh dalam melawan stunting dan gizi buruk adalah dengan menghadirkan program Rumoh gizi, kampanye peningkatan asupan ikan untuk keluarga dan anak dan kampanye hidup sehat.

Nova berharap, melalui kerja sama yang melibatkan salah satu organisasi anak dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berbagai sektoral baik itu PKK serta termasuk organisasi sipil lainnya dapat memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang upaya penanggulangan gizi buruk sehingga dapat menurunkan atau bahkan kondisi gizi buruk dan stunting di Aceh dapat dihilangkan.

Perwakilan UNICEF Indonesia, Debora Comini mengatakan sebagai salah atau Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendukung pengentasan permasalahan malnutrisi dan stunting, sudah sepatutnya Unicef mendukung program Pemerintah Aceh dalam penyelesaian permasalahan malnutrisi dan stunting.

Ia mengatakan, saat ini UNICEF sudah terintegrasi pada delapan kabupaten/kota terkait program perlindungan anak melalui program kesejahteraan sosial anak intergratif di tiga kab/kota dan program perlindungan sosial untuk anak khususnya di Kota Sabang.

Ia berharap, dengan kerja sama tersebut dapat memperkuat kerja sama UNICEF dan Pemerintah Aceh dalam perlindungan dan pemenuhan hak hak anak di masa mendatang di provinsi setempat.

Baca juga: Cegah "stunting", menurut GAIN bukan asal anak kenyang
Baca juga: Ibu Negara sosialisasi konvergensi stunting di Cirebon
Baca juga: IDI edukasi kekedilan-kesehatan reproduksi di sejumlah kota