Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) mendorong aktivitas ekonomi di perdesaan untuk mencapai salah satu tujuan pembangunan yang berkelanjutan, yaitu pengentasan kemiskinan di Indonesia.

"Bicara kemiskinan adalah bicara economic activity. Kemiskinan itu terjadi karena tidak ada economic activity yang mampu membuat orang-orang ke luar dari garis kemiskinan," kata Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo dalam SDGs Annual Conference 2019 Indonesia yang digelar di Jakarta, Rabu.

Dalam upaya mengeluarkan masyarakat dari garis kemiskinan, Kemendes PDTT mendorong aktivitas ekonomi di pedesaan.

Baca juga: Kemendes PDTT manfaatkan dana desa untuk atasi stunting

Namun, aktivitas ekonomi tersebut tidak dapat dikembangkan tanpa infrastruktur yang merangsang aktivitas ekonomi di desa-desa. Untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan bagi aktivitas ekonomi tersebut, Kemendes PDTT memanfaatkan dana desa.

"Dengan adanya dana desa, dipastikan bahwa semua desa mendapat dana pembangunan dari pusat yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur," katanya.

Meski demikian, dana desa tersebut ternyata tidak cukup membangun desa karena dana tersebut tidak terserap dengan baik.

"Pada 2015, dana desa yang terserap hanya 82 persen dan impact-nya juga tidak terlalu besar," katanya.

Oleh karena itu, pemerintah lebih lanjut melakukan pendampingan dan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan pembangunan yang diharapkan.

Baca juga: Kemendes PDTT kembangkan model ekonomi kelautan di desa lewat Bumdes

"Kita bekerja sama dengan kepolisian. Kita juga bekerja sama dengan kejaksaan dan 100 universitas. Itu setiap tahun mereka mengirim 75 ribu mahasiswa untuk melakukan KKN tematik di desa untuk membantu aparat dan masyarakat desa," katanya.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga menambah persyaratan dalam pencairan dana desa yang disalurkan melalui tiga tahap. Dengan pendampingan, kerja sama dan penambahan syarat tersebut, penyerapan dana desa meningkat dari 82 menjadi 99 persen.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tata kelola desa terus mengalami peningkatan. Dengan tata kelola yang baik, dana desa telah mampu membangun lebih dari 200 ribu kilometer jalan desa, puluhan ribu PAUD, Polindes, Posyandu, sarana air bersih, toilet dan fasilitas umum lainnya.

Pembangunan infrastruktur yang terus meningkat itu mendorong aktivitas ekonomi warga yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa.

"Kita lihat pendapatan per kapita di desa dalam empat tahun naik lebih dari 40 persen, dari Rp572 ribu menjadi Rp804 ribu per kapita per bulan. Itu hampir 40 persen," katanya.

Meningkatnya pendapatan masyarakat desa tersebut, telah mendorong banyak perubahan. Angka kemiskinan juga, katanya, turun cukup baik untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia.

Penurunan angka kemiskinan di desa lebih cepat daripada penurunan angka kemiskinan di kota, ujarnya lebih lanjut.

"Tahun 2018 terjadi 1,8 juta penurunan kemiskinan di Indonesia, di kota hanya 580 ribu, di desa 1,2 juta. Kalau ini bisa kita pertahankan, 7 tahun ke depan jumlah orang miskin di desa akan lebih kecil daripada jumlah orang miskin di kota," tuturnya.

Baca juga: Kemendes PDTT tinjau sekolah beruk di desa wisata Pariaman