Manado (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) menargetkan sebanyak 198 desa di seluruh Indonesia dijadikan desa sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tahun 2019 ini.

"Kami menargetkan tahun ini akan ada tambahan 198 desa lagi, menyusul Desa Pulutan Minahasa, Sulut, merupakan yang ke-9," kata Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan E. Ilyas Lubis di Manado, Rabu.

Salah satu syarat dinobatkannya sebuah desa sebagai desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah dengan terdaftarnya para aparatur desa pada program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Jika seluruh aparat desa sudah memahami pentingnya akan jaminan sosial ketenagakerjaan, diharapkan seluruh masyarakat pekerja di desa ini juga bisa teredukasi dengan baik.

Baca juga: Tiga desa ditetapkan menjadi desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan

Baca juga: Mengedukasi pekerja melalui desa sadar jaminan sosial

Inisiatif awal pembentukan Desa Sadar Jaminan Sosial ini bermula pada tahun 2017, dimana sebanyak 276 desa dinobatkan sebagai Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang kemudian dilanjutkan pada tahun 2018 sebanyak 201 desa.

Jadi, di penghujung tahun 2019, Indonesia sudah memiliki 675 desa yang resmi menjadi desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”, kata Ilyas.

Menurutnya, semakin luas sebaran desa yang dinobatkan sebagai Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka akan semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya program perlindungan jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

“Karena target kami adalah mencapai universal coverage bagi seluruh pekerja di Indonesia”, katanya.

Dengan adanya Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat pekerja dengan meningkatnya kesadaran untuk memiliki jaminan sosial.

Program ini memberi cakrawala kepada seluruh masyarakat yang memunculkan kesadaran bahwa program BPJS Ketenagakerjaan merupakan suatu kebutuhan.

Dukungan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten hingga aparat desa sangat diperlukan sebagai bentuk bahwa negara hadir dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat.*

Baca juga: Desa Pendowoharjo Desa Sadar jaminan sosial ketenagakerjaan

Baca juga: BPJS-TK luncurkan desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan