Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Saadiah Uluputty, mengingatkan agar berbagai mekanisme kebijakan pajak yang ada jangan sampai mematikan serta tidak mengembangkan usaha kecil di berbagai daerah.

"Rakyat miskin dan usaha-usaha kecil yang masih merangkak jangan dibebankan pajak yang berpotensi mematikan usaha mereka," kata Saadiah Uluputty dalam rilis di Jakarta, Selasa.

Saadiah menyatakan agar kebijakan pemerintah di sektor pajak, dapat dilakukan secara konsisten dalam rangka menaikkan rasio pajak.

Baca juga: Anggota DPR sebut pengampunan pajak jilid II jadi terobosan pemerintah

Hal tersebut, lanjutnya, karena bila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand, maka posisi rasio pajak Indonesia dinilai masih cukup tertinggal.

"Perlu didorong agar rakyat bergairah dalam usaha dan akhirnya kuat untuk membayar pajak secara konsisten. Kami di PKS mendorong Pemerintah membebaskan pajak bagi masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp8 juta," kata Saadiah.

Baca juga: Ketua DPR ingin semua jenis transaksi online di Indonesia kena pajak

Sebelumnya, akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Dr Akhmad Fauzi mendorong pemerintah bisa meniru China dan Jepang dalam mendorong Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), karena negara itu memanfaatkan sumber daya alam yang bukan merupakan sumber energi.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis IPB itu mencontohkan inovasi China mendorong PNBP antara lain menerapkan sewa hewan panda kepada kebun binatang di sejumlah negara sebesar 1 juta dolar AS per tahun.

Dari situ, lanjutnya, China mendapatkan PNBP jutaan dolar karena ada rentang waktu sekitar 10 tahun sewa dan ada denda sebesar 600.000 dolar AS jika terjadi kematian per tahun.

Baca juga: DPR: Pangkas pajak tunjukkan Jokowi berpihak UMKM