Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat mengalami kendala ketika hendak menangkap Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara (AIM) di rumah dinasnya, Minggu (6/10) malam.

"Penyidik mengalami sedikit kendala ketika hendak masuk ke rumah dinas bupati karena tidak kooperatifnya beberapa pihak di tempat. Tim baru bisa masuk dan mengamankan Bupati AIM sekitar pukul 19.00 WIB," Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat jumpa pers di Gedung KPK RI, Jakarta, Senin.

Hal tersebut dikatakannya saat membacakan kronologi operasi tangkap tangan (OTT) terkait dengan kasus suap proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan di Kabupaten Lampung Utara.

Baca juga: KPK lakukan OTT terhadap Bupati Lampung Utara

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan enam tersangka, yakni sebagai penerima Agung Ilmu Mangkunegara (AIM), Raden Syahril (RSY) yang merupakan orang kepercayaan Agung, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Syahbuddin (SYH), dan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Wan Hendri (WHN).

Sebagai pemberi, yakni dua orang dari unsur swasta masing-masing Chandra Safari (CHS) dan Hendra Wijaya Sale (HWS).

Dalam kegiatan tangkap tangan itu, KPK mengamankan tujuh orang pada hari Minggu (6/10) sampai Senin di Lampung, yaitu Agung Ilmu Mangkunegara, Raden Syahril, Syahbuddin, dan Kepala Seksi Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Fria Apristama (FRA).

Selain itu, Wan Hendri, Chandra Safari, dan Reza Giovanna (RGI) dari unsur swasta.

"Pada hari ini, satu rekanan di Kabupaten Lampung Utara, yaitu HWS menyerahkan diri ke Kantor Kepolisian Resor Lampung Utara, kemudian diantar ke Kantor Kepolisian Daerah Lampung pada pukul 11.00 WIB. HWS tiba di Gedung KPK sekitar pukul 18.30 WIB," ungkap Basaria.

Dengan demikian, KPK memeriksa delapan orang dalam OTT tersebut.

Baca juga: KPK tetapkan Bupati Lampung Utara sebagai tersangka

Sebelumnya, KPK menerima informasi akan adanya transaksi penyerahan uang terkait dengan proyek di Dinas Perdagangan di Kabupaten Lampung Utara.

"Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai akan adanya penyerahan sejumlah uang kepada Bupati, tim langsung bergerak ke rumah Dinas Bupati dan menangkap RSY sekitar pukul 18.00 WIB," tuturnya.

Dari kamar Agung di rumah dinas bupati, kata Basaria, tim mengamankan uang sebesar Rp200 juta.

Tim kemudian menuju rumah Wan Hendri, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara, lalu mengamankannya pada pukul 20.00 WIB.

"Secara terpisah, tim lain bergerak ke rumah SYH, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara, kemudian mengamankannya sekitar pukul 20.35 WIB. Dari SYH, tim mengamankan uang Rp38 juta yang diduga terkait dengan proyek," tuturnya.

Secara paralel, tim KPK lainnya mengamankan Reza Giovanna di rumahnya pada pukul 21.00 WIB.

Baca juga: KPK jelaskan konstruksi perkara Bupati Lampung Utara terima suap

Secara terpisah, tim lain bersama Raden, orang kepercayaan Bupati kembali ke rumahnya dan mengamankan uang sebesar Rp440 juta pada pukul 00.12 WIB.

"Tim kemudian mengamankan CHS, swasta pada hari Senin pukul 00.17 WIB di rumahnya. Terakhir, tim mengamankan FRA sekitar pukul 00.30 WIB. Dari FRA, tim mengamankan uang Rp50 juta yang diduga terkait dengan proyek," kata Basaria.

Tujuh orang yang diamankan tersebut langsung dibawa melalui jalur darat, dilanjutkan permintaan keterangan di Gedung KPK.

"Senin pagi ini, HWS, swasta menyerahkan diri ke Polres Lampung Utara pada pukul 08.00 WIB. Pihak Polres Lampung Utara kemudian membawa HWS ke Polda Lampung. Tim Polda Bandar lampung lalu mengantarkan WHS ke Gedung KPK, dan tiba pukul 18.30 WIB," tuturnya.

Basaria mengungkapkan total uang yang diamankan tim KPK sebesar Rp728 juta.