Kupang (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), mencatat, enam dari sembilan kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2020, sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

"Sampai Sabtu, (5/10), sudah ada enam kabupaten yang tandatangan NPHD. Tinggal tiga kabupaten yang belum," kata Ketua KPU Provinsi NTT, Thomas Dohu kepada Antara di Kupang, Senin, terkait masalah anggaran untuk Pilkada serentak 2020 di NTT.

Dia mengatakan, dari tiga kabupaten yang belum menandatangani NPHD, satu diantaranya yakni Kabupaten Sumba Barat tinggal menunggu tandatangan.

"Untuk Sumba Barat sudah selesai pembahasan rencana kebutuhan biaya (RKB), dan saat ini tinggal menunggu penandatanganan dengan pemerintah daerah. Jadi sudah tidak ada masalah," katanya.

Menurut dia, ada dua kabupaten yakni Manggarai dan Manggarai Barat yang belum bisa dipastikan, karena pembahasan RKB di tingkat tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) belum final.

Hanya saja, dia tidak menyebutkan persoalan yang terjadi di dua daerah ini, yang menyebabkan molornya rencana kebutuhan anggaran untuk Pilkada 2020.

Dia berharap paling lambat 10 Oktober 2019, semua daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak 2020, sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Harapan ini sesuai dengan komitmen yang dibangun bersama dalam rakat koordinasi, yang difasilitasi Pemerintah Provinsi NTT beberapa waktu lalu.

Baca juga: Rp25 miliar untuk biayai Pilkada Kabupaten Timor

Baca juga: Golkar tetapkan Gabirel Manek calon tunggal Bupati TTU

Baca juga: Bawaslu NTT usul Rp120 miliar untuk Pilkada serentak 2020