Palangka Raya (ANTARA) - Penjaringan bakal calon kepala daerah oleh partai politik menghadapi Pilkada Gubernur Kalimantan Tengah dipercepat tahun 2020 tidak akan banyak mengubah pola interaksi politik lokal seperti terjadi pada pilgub sebelumnya tahun 2016 di provinsi yang pernah menjadi nominator ibu kota RI tersebut.

“Pola interaksi dan strategi politik lokal tidak ada perubahan. Aksi borong partai oleh figur dominan bakal terulang pada pilkada Kalteng dipercepat serentak tahun depan yang prosesnya sudah dimulai dengan pembukaan pendaftaran bakal calon di semua parpol,” ucap Novianto Eko Wibowo,S.Sos,M.AP peneliti politik lokal regional Kalimantan pada Fisipol UMP kepada ANTARA di Palangka Raya, Minggu.

Baca juga: Teras Narang: Cegah satu paslon borong semua parpol saat Pilkada

Petahana merupakan figur dominan yang saat ini tampaknya diperebutkan parpol atau koalisi partai untuk dapat mengusung sebagai bakal calon gubernur Kalteng periode kedua 2021-2024.

Gubernur Kalteng periode 2016-2021 Sugianto Sabran telah menyatakan secara terbuka kembali maju dan siap berkompetisi pada pilkada gubernur dipercepat serentak September 2020.

Baca juga: Sugianto orang pertama mendaftar ke PDIP Kalteng

Petahana merupakan figur pertama mendaftarkan ke PDIP sebagai partai pemenang pemilu dan memiliki mayoritas kursi di DPRD Provinsi Kalteng, sehingga bisa mengusung sendiri calon gubernur pada pilkada tahun depan.

Namun, petahana itu hari berikutnya mendatangi kantor partai-partai yang berpeluang mengusung calon gubernur, dan dikabarkan atas undangan para pimpinan parpol yang seolah berebut untuk dapat ikut mengusung.

Baca juga: Politisi Golkar Kalteng mendaftar sebagai bakal calon gubernur

Bahkan panitia pendaftaran pilgub DPD Partai Gerindra Kalteng secara khusus mendaftarkan Sugianto Sabran dengan mendatangi rumah Ketua DAD Kalteng Agustiar Sabran yang merupakan kakak kandung petahana.

Menurut Novianto, fenomena parpol memperebutkan figur Sugianto Sabran dipahami sebagai gejala politik lokal yang masih mengandalkan pada kiprah personal Gubernur Kalteng yang menerapkan “strong leadership”.

Baca juga: Anggaran Pilkada ditetapkan jadi Rp350 miliar

"Gubernur Sugianto Sabran itu bisa merangkul seluruh aktor politik Kalteng. Jadi tidak ada lagi aktor dan kelompok penekan yang memadai dalam praktik politik di daerah. Gejolak dalam interaksi birokrasi pun tidak lagi terdengar," katanya mengutip narasi dari observasi partisipatori yang dilakukan Tim Peneliti Fisipol UMP pada kepemimpinan politik lokal regional Kalimantan.

Selanjutnya pola interaksi politik tinggal mengintensifkan komunikasi dengan parpol mitra untuk memunculkan calon alternatif yang lebih sebagai aksesoris saja, maka petahana yang dikenal sebagai bagian keluarga pengusaha besar itu diprediksi bisa melenggang ke kursi gubernur Kalteng kembali.

"Saat maju pada Pilkada Gubernur Kalteng lalu saja sudah bisa borong partai. Apalagi sebagai petahana yang tentunya menjadi semakin kuat untuk mengkonsolidasikan partai dan semuanya," ucap Novianto Eko dosen Fisipol-UMP yang juga Kandidat Doktor pada Fisipol Universitas Muhammadiyah Malang itu.

Pada Pilkada Pilgub Kalteng tahun 2015, Sugianto Sabran pada wacana saat itu disiapkan sebagai bakal calon wakil gubernur mendampingi balon Gubernur Dr.HM.Riban Satia yang sudah mendapat rekomendasi dari sejumlah parpol seperti DPP Partai Gerindra, DPP PAN, PKS, dan lainnya bisa membalik peta politik.

Sugianto Sabran pada akhir masa pendaftaran calgub di KPU Kalteng justru bisa mengantongi rekomendasi mayoritas partai pengusung hingga resmi sebagai pasangan calon bersama Habib Ismail.

Koalisasi besar parpol pengusung Sugianto-Habib Ismail ketika itu berhadapan dengan paslon PDIP sebagai pemenang pemilu legislatif dan bisa sendiri mengusung paslon gubernur dibuat takluk dan harus menerima kekalahan pada perebutan kursi KH 1 dengan paslon ketika itu Dr.Willy M Yosef-H.Wahyudi K.Anwar.

PDIP sebagai partai penguasa di negeri ini harus menelan pil pahit di Kalteng karena kepemimpinan di provinsi nominator ibu kota negara RI yang 10 tahun dipegang Gubernur Dr.Teras Narang itu berpindah kepada Sugianto Sabran.

Menurut peneliti politik lokal Fisipol UMP Novianto, interaksi politik jelang pilkada Kalteng kali ini bahkan menjadi lebih rapi lagi dengan kuatnya pengaruh Gubernur Kalteng Sugianto.

“Narasi tim peneliti ada kecendrungan pada arah calon tunggal pada pilgub Kalteng 2020. Bisa ke arah paslon petahana Sugianto Sabran-Habib Ismail melawan kotak kosong. Segala pola interaksi politik klimaks memungkinkan terjadi,” demikian Kandidat Doktor Novianto Eko Wibowo dalam wawancara pers bersama penelitian Fisipol UMP Kandidat Doktor Irwani,S.Sos,M.AP, Kandidat Doktor Noor Asiah,S.Hut,M.AP dan Farid Zaky,S.IP, M.Si.

DPD PDIP Kalteng sebagai parpol yang bisa mengusung paslon sendiri, telah menjaring 13 nama figur bakal calon gubernur dan wagub hingga masa akhir pendaftaran 28 September 2019.

Selain Sugianto Sabran, juga tercatat nama Ir.H.Abdul Razak Wakil Ketua DPRD Kalteng dari Golkar, H. Nadalsyah Bupati Barito Utara Ketua DPD Partai Demokrat Kalteng, Ferdi M Yosef Bupati Murung Raya dan Dr.HM.Riban Satia mantan Wali kota Palangka Raya dua periode.

Sejumlah nama tersebut juga telah mendaftar di parpol lain seperti Parta Nasdem, Gerindra, Golkar. Namun tim dari Dr.Riban Satia mengaku mendaftarkan mantan wali kota Palangka Raya dua periode itu hanya di DPD PDIP.