Mataram (ANTARA) - Barisan relawan Projo (Pro Jokowi) di Nusa Tenggara Barat akan berangkat ke Jakarta untuk mengawal jalannya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin menyusul adanya isu miring tentang upaya menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih itu.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Projo NTB Imam Sofian di Mataram, Sabtu, mengatakan ada puluhan bahkan ratusan relawan dari NTB yang akan berdatangan ke tempat pelantikan untuk memastikan bahwa presiden pilihan rakyat itu berjalan aman dan lancar.

Baca juga: Jokowi: Projo bukan relawan "kardus"

"Pak Jokowi terpilih secara konstitusional, maka tidak boleh ada yang mengusik itu. Kami Projo NTB akan datang secara khusus ke Jakarta untuk mengawal langsung jalannya pelantikan," kata Imam Sofian.

Menurut agenda yang sudah ditetapkan, pelantikan akan berlangsung pada 20 Oktober 2019 di gedung MPR/DPR Jakarta. Memang, kata dia, ada aparat dari unsur TNI dan Polri yang akan menjadi garda pengaman jalannya pelantikan. Kendati demikian, kehadiran relawan Projo NTB bersama relawan daerah-daerah lain yang dipastikan hadir adalah bentuk militansi kepada presiden terpilih itu.

Baca juga: Aliansi Relawan Jokowi siap kawal pelantikan presiden

"Kami mengawal sejak proses pemilihan sampai dengan pelantikan, bahkan terus mengawal ketika Presiden Jokowi menjalankan pemerintahan lima tahun mendatang," kata pengacara berambut gondrong itu.

Ia menegaskan, tidak boleh ada upaya inkonstitusional untuk menggagalkan pelantikan, apalagi itu dilakukan oleh anak bangsa karena akan dianggap tidak menghargai proses demokrasi yang sudah menguras energi dan biaya besar.

Baca juga: Forum Alumni Bersatu berkomitmen kawal Jokowi-Ma'ruf

"Demokrasi ini adalah mandat rakyat, seharusnya tidak ada yang boleh punya rencana mengusik pelantikan, karena tidak saja akan berhadapan dengan instrumen keamanan negara, tetapi juga rakyat," ucapnya.

Imam menambahkan, relawan Projo NTB akan bertolak beberapa hari jelang pelantikan hingga H-1 pelantikan.

"Tidak hanya pengurus dan relawan di DPD, juga para pengurus dari tingkat DPC se-kabupaten dan kota," katanya.