Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro telah menyampaikan laporan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 dalam lima dimensi pembangunan, salah satunya perkembangan ekonomi.

"Untuk pertumbuhan ekonomi, kita lihat rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun ini di seputaran 5 persen, memang lebih rendah dibanding RPJMN 5 tahun sebelumnya yang rata-ratanya mendekati 5,5 sampai 6 persen," kata Bambang dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta pada Kamis.

Menurut dia, lonjakan harga komoditas pada RPJMN 2010-2014 menyebabkan perekonomian tumbuh tinggi. Namun begitu Kabinet Kerja dimulai, ledakan harga komoditas telah berakhir dan tetap tumbuh pada kisaran 5 persen.

Baca juga: Bank Mandiri sebut stabilitas ekonomi masih terjaga, ini indikatornya

Untuk tingkat inflasi, Bambang menilai juga pada kondisi yang baik karena selalu di kisaran 3-4 persen.

Hal itu menjadi salah satu prestasi baik Kabinet Kerja karena dapat menjaga stabilitas inflasi di tingkat rendah dalam menjaga daya beli masyarakat.

"Demikian juga tingkat kemiskinan yang berhasil diturunkan sampai 'single digit'. Mulai tahun 2018, setelah sebelumnya selalu 2 digit bahkan agak jauh di atas 10 persen," kata Bambang.

Dia menambahkan data terakhir menunjukkan kemungkinan tingkat kemiskinan bisa ditekan ke angka 9,2 persen pada akhir 2019.

Baca juga: Wapres: Indonesia terlambat antisipasi perkembangan ekonomi global

Sementara itu untuk dimensi pembangunan sektor unggulan, menurut Bambang mayoritas program tercapai.

"Yang tercapai misalnya 'dwelling time' di pelabuhan, yang ternyata dalam 5 tahun ini kita berhasil mencapai target. Perkiraan 2019 'dwelling time' itu 3,32 hari, itu masih di dalam batas target 3-4 hari," kata Bambang.

Selain itu rasio elektrifikasi dengan target 96,6 persen tercapai hampir 100 persen. Konsumsi listrik per kapita juga sudah mencapai 1.200 Kwh per orang.

"Yang sulit tercapai misalnya wisatawan mancanegara. Target 2019 itu 20 juta, perkiraannya 2019 mungkin 17-18 juta," kata Bambang.

Presiden telah memimpin sidang kabinet paripurna terakhir Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla 2014-2019.

Baca juga: Bappenas: Penurunan daya dukung lingkungan akan hambat pertumbuhan ekonomi