Lokasi pusat ibu kota baru belum ditentukan
2 Oktober 2019 19:05 WIB
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bersama Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil saat meninjau kawasan PT ITCI Hutani Manunggal di Kelurahan Pamaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Rabu (2/10). (Antaranews/Novi Abdi)
Penajam (ANTARA) - Lokasi pusat ibu kota Negara Indonesia yang rencananya akan dipindahkan di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur, hingga kini belum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Bambang Brodjonegoro saat meninjau kawasan PT ITCI Hutani Manunggal di Kelurahan Pamaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Rabu.
Baca juga: Pemerintah sudah punya 180 ribu hektare lahan di lokasi ibu kota baru
Baca juga: Tidak ada kesulitan siapkan lokasi ibu kota baru, kata Menteri LHK
Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, berbatasan dengan Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Untuk lokasi pusat pemerintahan di ibu kota baru menurut Bambang Brodjonegoro, belum ditetapkan, tetapi proses konstruksi bakal dimulai pada 2020.
"Kawasan konsesi hutan tanam industri (HTI) PT ITCI Hutani Manunggal akan dijadikan pengembangan ibu kota negara baru," ujarnya.
Kunjungan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil tersebut merupakan persiapan rencana pemindahan ibu kota Negara Indonesia.
Baca juga: Pemerintah siapkan sayembara desain ibu kota baru
Baca juga: Pansus soroti keamanan ibu kota baru
Selain meninjau kawasan konsesiHTI PT ITCI HutaniManunggal di Kecamatan Sepaku, rombongan juga melihat kemajuan pembangunan Jembatan Pulau Balang di kelurahan Pantai Lango, Kecamatan Penajam.
"Seluruh wilayah daratan di sekitar jembatan Pulau Balang itu dapat dimanfaatkan oleh negara," tambah Sofyan Djalil.
"Dari segi lahan Kabupaten Penajam Paser Utara lebih siap dibandingkan daerah lain untuk lokasi pemindahan ibu kota negara," tegas Wakil Bupati Penajam Paser Utara Hamdam.
Wabup juga setuju dengan pernyataan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil yang mengharapkan di sekitar jembatan Pulau Balang tidak dibangun permukiman agar tetap asri.
Hamdam berharap dengan peninjauan tersebut semakin mendekatkan rencana pemindahan ibu kota Negara Indonesia lokasinya di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.
Baca juga: Pemerintah tawarkan pengembang bangun kantor kedutaan di ibu kota baru
Baca juga: Konsesi lahan Sukanto Tanoto segera dicabut untuk ibu kota baru
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Bambang Brodjonegoro saat meninjau kawasan PT ITCI Hutani Manunggal di Kelurahan Pamaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Rabu.
Baca juga: Pemerintah sudah punya 180 ribu hektare lahan di lokasi ibu kota baru
Baca juga: Tidak ada kesulitan siapkan lokasi ibu kota baru, kata Menteri LHK
Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, berbatasan dengan Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Untuk lokasi pusat pemerintahan di ibu kota baru menurut Bambang Brodjonegoro, belum ditetapkan, tetapi proses konstruksi bakal dimulai pada 2020.
"Kawasan konsesi hutan tanam industri (HTI) PT ITCI Hutani Manunggal akan dijadikan pengembangan ibu kota negara baru," ujarnya.
Kunjungan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil tersebut merupakan persiapan rencana pemindahan ibu kota Negara Indonesia.
Baca juga: Pemerintah siapkan sayembara desain ibu kota baru
Baca juga: Pansus soroti keamanan ibu kota baru
Selain meninjau kawasan konsesiHTI PT ITCI HutaniManunggal di Kecamatan Sepaku, rombongan juga melihat kemajuan pembangunan Jembatan Pulau Balang di kelurahan Pantai Lango, Kecamatan Penajam.
"Seluruh wilayah daratan di sekitar jembatan Pulau Balang itu dapat dimanfaatkan oleh negara," tambah Sofyan Djalil.
"Dari segi lahan Kabupaten Penajam Paser Utara lebih siap dibandingkan daerah lain untuk lokasi pemindahan ibu kota negara," tegas Wakil Bupati Penajam Paser Utara Hamdam.
Wabup juga setuju dengan pernyataan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil yang mengharapkan di sekitar jembatan Pulau Balang tidak dibangun permukiman agar tetap asri.
Hamdam berharap dengan peninjauan tersebut semakin mendekatkan rencana pemindahan ibu kota Negara Indonesia lokasinya di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.
Baca juga: Pemerintah tawarkan pengembang bangun kantor kedutaan di ibu kota baru
Baca juga: Konsesi lahan Sukanto Tanoto segera dicabut untuk ibu kota baru
Pewarta: Novi Abdi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2019
Tags: