Jakarta (ANTARA) - Jumlah penduduk yang terus bertumbuh baik secara global maupun di dalam negeri, merupakan fenomena yang mendorong semakin pentingnya keselarasan reforma agraria antara lain sebagai upaya untuk memberikan keadilan terhadap kebutuhan lahan masyarakat.

"Saya melihat tren ke depan akan terjadi kenaikan jumlah penduduk hingga 9 miliar (di dunia). Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak nomor empat di dunia pun akan terkena dampaknya. Pertumbuhan pendudukan ini akan berdampak terhadap kebutuhkan lahan," kata Anggota DPR RI Firman Soebagyo dalam rilis, Selasa.

Politisi Golkar itu juga berpendapat bahwa kecenderungan pertumbuhan penduduk itu harus membuat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) perlu semakin matang lagi dalam merencanakan reforma agraria ke depannya.

Ia mengemukakan, DPR RI periode baru ini juga harus mampu membuat regulasi terkait reforma agraria yang bisa menjawab tren pentumbuhan penduduk beberapa puluh tahun ke depan untuk ketersediaan lahan serta pemanfaatannya.

"Kita harus memikirkan strategi pemanfaatan tanah, karena semakin lama pemanfaatan tanah atau lahan semakin berkurang," kata Firman yang pada Pemilu 2019 untuk keempat kalinya sebagai legislator.

Menurut dia, lahan jangan sampai dihabiskan untuk pembangunan berbagai jenis properti tetapi tetap harus ada yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan swasembada pangan.

Sebagaimana diwartakan, Realisasi program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang dicanangkan pemerintah juga didukung oleh unsur swasta salah satunya adalah Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas yang menyerahkan sejumlah lahan hutannya untuk program tersebut.

Baca juga: Pemerintah telah dan siap menyerahkan redistribusi lahan SK TORA
Baca juga: Darmin sebut pemerintah siap redistribusi lahan

"APP Sinar Mas dan seluruh mitra pemasoknya bangga menjadi salah satu perusahaan pertama yang bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam merealisasikan program TORA," kata Managing Director Sinar Mas Saleh Husin dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (5/9).

Saleh Husin menjelaskan bahwa pihaknya mengapresiasi dan mendukung upaya pemerintah merealisasikan program TORA.

Hal itu, ujar dia, terutama sebagai salah satu solusi pemerataan ekonomi rakyat sekaligus penyelesaian konflik lahan.

"Sebagai bentuk dukungan, keterbukaan, dan kesiapan untuk berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan lain, kami telah menyerahkan data tentang desa-desa yang menjadi bagian dari inisiatif program TORA," jelas Saleh.

Ia memaparkan, Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas dan seluruh mitra pemasoknya secara resmi telah menyerahkan lebih dari 50.000 hektare lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) pada acara Redistribusi Tanah Hutan Untuk Rakyat (TORA Hutan) yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Taman Digulis Pontianak, Kalimantan Barat, 5 September.

Menteri Koordinator Perekonominan Republik Indonesia Darmin Nasution menekankan bahwa reforma agraria akan membantu pemerintah menciptakan struktur kepemilikan lahan yang lebih adil di Indonesia.

Melalui Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria dan Peraturan Presiden nomor 88 tahun 2017 tentang PPTK, pemerintah menata ketimpangan struktur pemilikan tanah dan penguasaan tanah sehingga menjadi lebih berkeadilan.

Hingga saat ini, kurang lebih 2,6jt hektare atau 63 persen dari kawasan hutan seluas dari target yang pernah kita gariskan untuk TORA telah diselesaikan. Tanah yang dialokasikan untuk TORA ini nantinya akan dijadikan pemukiman transmigrasi, pencetakan sawah baru, lahan garapan, dan lain-lain.

Baca juga: Pakar: RUU Pertanahan hanya memandang tanah dari fungsi ekonomi
Baca juga: Menko Darmin serahkan 330.357 hektare objek TORA hasil PPTKH
Baca juga: Pemerintah tetap prioritaskan penyelesaian konflik agraria