Jakarta (ANTARA) - Keberadaan tol laut di tengah rencana pemindahan ibu kota diharapkan dapat menghapus blok-blok ekonomi yang ada di Indonesia karena biaya logistik tinggi dan inefisiensi.

"Tadinya ada blok Sumatera-Jawa yang sangat kuat dan blok lain yang tertinggal. Kami harap dengan tol laut dan ibu kota baru ini, Nusantara menjadi satu integrasi ekonomi. Tidak lagi ada blok-blok. Yang ada adalah satu kesatuan ekonomi," kata Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto di Jakarta, Rabu.

Arifin menjelaskan salah satu alasan pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah karena masalah kesenjangan antarwilayah.

Ia menyebut wilayah Sumatera dan Jawa telah mendominasi perekonomian Indonesia sejak 35 tahun lalu. Kontribusi kedua pulau itu selalu mencapai di atas 80 persen.

Kesenjangan tersebut, lanjut Arifin, juga sudah diidentifikasi Bappenas sejak tahun 2000-an, di mana Jawa mendominasi hingga lebih dari 60 persen terhadap perekonomian nasional, Sumatera sebesar 20 persen, dan sisanya di wilayah lain.

"Jawa ini juga mendapatkan limpahan perekonomian dari wilayah lain. Pasalnya, mau bangun bandara di Sorong, semen masih di Jawa, insinyur juga dari Jawa, sehingga keuntungan kembali ke Jawa. Di sini kami melihat urgensi persebaran pusat pertumbuhan ke luar Jawa dan Sumatera," ujar Arifin.

Arifin menambahkan tol laut juga diharapkan dapat mendorong integrasi transportasi yang saat ini lebih didominasi transportasi berbasis daratan, dengan transportasi udara dan laut.

"Kami harap tol laut ini jadi integrator ekonomi dan meningkatkan efisiensi antarwilayah," katanya.

Hal itu diwujudkan melalui peningkatan mobilitas pekerja terampil, modal, teknologi dan informasi, kemudian peningkatan pusat pertumbuhan baru sekitar pelabuhan dan investasi di wilayah timur, serta munculnya kota metropolitan.

Baca juga: Darmin: Investasi Proyek Strategis Nasional capai Rp4.183 triliun

Baca juga: Sri Mulyani menyatakan siap diskusi dengan anggota DPR baru