Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 105 bupati dan walikota di wilayah Indonesia menandatangani komitmen bersama menurunkan prevalensistuntingdi wilayahnya masing-masing untuk Indonesia yang lebih sejahtera dan makmur.

"Tanggal 3 Oktober 2019, akan ada 105 bupati dan wali kota yang hadir di acara ini, dan akan bersama-sama menandatangani komitmen untuk serius menangani permasalahan stunting di daerahnya," kata Deputi Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden, Bambang Widianto dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Ahli ingatkan pentingnya konsumsi protein hewani cegah stunting

Bambang menuturkan pentingnya upaya dan sinergi bersama untuk menuntaskan persoalan stunting. Program percepatan pencegahan stunting membutuhkan kerja sama dan fokus pemerintah pusat dan daerah dalam menangani masalah ini secara bersama-sama. Hal tersebut disampaikan Bambang di hadapan 500 peserta Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (1/10).

"Stunting adalah program strategis nasional. Kita targetkan prevalensi turun hingga di bawah 20 persen pada 2024," ujar Bambang.

Baca juga: Pemkab Sukabumi tingkatkan kualitas pangan, cegah stunting

Bambang mengatakan pada 2019 pemerintah menetapkan 160 kabupaten prioritas penanganan stunting, bertambah dari tahun 2018 lalu yang hanya 100 kabupaten yang tersebar di 34 provinsi.

"Kita optimistis ini bisa dilakukan melalui percepatan pencegahan stunting dengan yang terkoordinir dan konvergen, yaitu sinergi lintas sektor dengan bersama-sama menyasar kelompok prioritas yang tinggal di desa dan perkotaan," tuturnya.

Baca juga: Pencegahan kekerdilan harus "keroyokan" kementerian-lembaga

Anak dengan kondisi stunting cenderung memiliki tingkat kecerdasan yang lebih rendah dibanding anak yang tumbuh optimal. Pada usia produktif, individu yang saat balita mengalami stunting berpenghasilan 20 persen lebih rendah. Kerugian negara akibat stunting dapat menurunkan produk domestik bruto negara sebesar 3 persen.

Bambang mengatakan ada lima pilar penting yang harus dilakukan agar semua program pencegahan stunting bisa sukses berjalan yaitu komitmen pemimpin, kampanye perubahan perilaku, konvergensi program, akses pangan bergizi, pemantauan dan evaluasi program.

Menurut Bambang, jika lima pilar tersebut berjalan sesuai rencana maka target penurunan stunting ke level 19,48 persen pada 2024 bisa tercapai. Saat ini, prevalensi stunting di Indonesia masih berada pada angka 30,8 persen.

Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Bencana yang juga merupakan Ketua Panitia Rakortek, Abdul Muis mengatakan hingga saat ini pemerintah telah menetapkan 260 kabupaten dan kota prioritas penanganan stunting.

Agar program percepatan pencegahan stunting lebih tepat sasaran, masing-masing kabupaten atau kota prioritas diminta untuk menetapkan desa prioritas penanganan stunting.