Jakarta (ANTARA) - Lembaga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) meminta ketua DPR RI Puan Maharani untuk serius menjadi wakil rakyat di parlemen, setelah dilantik bersama 575 anggota lainnya, Selasa (1/10) malam.

“Harus serius menjadi wakil rakyat khususnya bagi rakyat miskin,” kata Ketua Umum LMND Indarayani Abd Razak di Jakarta, Selasa.

Indarayani menegaskan julukan perwakilan rakyat termanifestasikan dalam posisi mengeluarkan berbagai aturan dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan umum.

Dia berharap para wakil rakyat yang telah dilantik untuk segera mencabut aturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan kepentingan umum, segera meninjau pasal-pasal bermasalah dalam rancangan KUHP dan mencabut UU KPK serta seluruh rancangan undang-undang yang tidak berpihak pada kepentingan mayoritas rakyat Indonesia.

Baca juga: Puan Maharani resmi jadi Ketua DPR RI periode 2019-2024

Baca juga: Puan Maharani tegaskan sudah mundur sebagai Menko PMK

Baca juga: Paripurna akan tetapkan Puan Maharani sebagai Ketua DPR

“Jangan sampai aturan yang dibuat hanya akan memuluskan kepentingan syahwat politik segelintir orang,” tegas Indarayani.

Menurut dia, jika negara menginginkan kesejahteraann rakyat, maka hal yang penting dilakukan adalah mengeluarkan kebijakan untuk memenuhi persoalan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat Indonesia.

Politisi PDI Perjuangan Puan Maharani resmi menjadi Ketua DPR RI periode 2019-2024 setelah dilakukan pengucapan sumpah dan janji jabatan yang dipimpin Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Hatta Ali pada forum rapat paripurna pemilihan pimpinan DPR RI di Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa malam.

Puan Maharani dilantik bersama empat orang Wakil Ketua DPR RI yakni Azis Syamsuddin (Fraksi Partai Golkar), Sufmi Dasco Ahmad (Fraksi Partai Gerindra), Rahmat Gobel (Fraksi Partai Nasdem), dan Abdul Muhaimin Iskandar (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa).