Bandarlampung (ANTARA) - Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta pendidikan watak dan akhlak anak bangsa diprioritaskan yang sejalan dengan pembangunan infrastruktur fisik yang digaungkan oleh pemerintah.

"Pendidikan watak ini harus menjadi agenda yang diutamakan di tengah runtuhnya akhlak bangsa dalam gempuran era globalisasi, modernisasi, dan masuknya budaya luar," kata Din Syamsuddin, usai menghadiri Seminar Nasional Milad 1 Abad TK Aisyiyah Bustanul Athfal, di Bandarlampung, Senin.

Dia mengatakan, harus diakui bahwa watak bangsa ini tidak seutuhnya tegak. Hal ini menciptakan kendala besar dalam kebangkitan dan kemajuan negara Indonesia.

Oleh karena itu, lanjutnya, apa yang digagas oleh pendiri bangsa ini Bung Karno yang menginginkan pembentukan negara dan pembentukan watak bangsa perlu sejalan dan menjadi perhatian utama.

Menurut dia, beberapa tahun terakhir bangsa ini sudah terjebak dalam pembangunan infrastruktur fisik, dan ini tidak berjalan seiring dengan pembangunan non-fisiknya.

Baca juga: Din: jangan salah gunakan watak sejati agama


"Kita harus hargai itu karena telah memudahkan masyarakat tapi pembangunan non-fisik jangan pula dilupakan," kata dia.

Din Syamsuddin mengatakan, apabila hal itu yang terjadi, pembangunan infrastruktur yang sudah dibangun tidak ada gunanya jika di bawah anak bangsa terjerat dalam narkoba, kekerasan dan korupsi.

"Narkoba, kekerasan dan korupsi yang melanda masyarakat kita hanya bisa dijawab dengan pembangunan watak dan akhlak," katanya.

Din mengatakan bahwa Muhammadiyah sebagai pioner pendidikan nasional jauh sebelum kemerdekaan sebagaimana yang dipelopori oleh pendirinya K.H Ahmad Dahlan sangat mementingkan pendidikan watak dan akhlak bagi anak bangsa yang berdasarkan nilai-nilai Islam.

"Ini konsisten dilakukan oleh sekolah-sekolah Muhammadiyah baik di tingkat atas maupun bawah," kata dia.

Dia mengharapkan, ke depan pemerintah dapat memberikan perhatian yang seimbang dalam pembangunan infrastruktur fisik dan nonfisik yang tidak lain yakni pembentukan watak dan akhlak.


Baca juga: Pengamat: Permintaan jatah menteri merusak watak presidensial