Jakarta (ANTARA News) - Tokoh LSM yang juga pengacara dan politisi Egy Sudjana bersama sejumlah elemen masyarakat akan mengawal pelaksanaan tugas Panitia Angket Kenaikan Harga BBM agar bekerja sesuai dengan aspirasi masyarakat. Hal itu ditegaskan Egy Sudjana dalam pertemuan dengan Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR RI di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis guna menyampaikan desakan agar DPR serius mengusut dugaan ketidakberesan pengelolaan manajemen perminyakan. Egy Sudjana membawa sejumlah orang yang merupakan delegasi Laskar Empati Pembela Bangsa (Lepas) diterima Ketua FKB DPR DR Effendy Choirie, Anggota FKB DPR Mufid Busyairi, Chairul Rasyid Saleh dan Khaidir Wafa. "Kami akan mengawal dan mengawasi kerja DPR. Kalau DPR menyimpangkan hak angket, publik tentu akan marah," kata Egy Sudjana. Dia mengemukakan, selain pihaknya, publik juga harus mengawasi kerja Panitia Angket. Kepolisian, KPK dan Kejaksaan juga mengusut kasus dugaan penyimpangan dalam pengadaan minyak bagi masyarakat. "Panitia Angket juga bisa memanggil KPK, Kepolisian dan Kejaksaan untuk diminta bergerak mengusut penyimpangan pengelolaan minyak. KPK sudah tahu mengenai hal itu, tetapi kok pelakunya belum ditangkap padahal kerugian negara mencapai Rp120 triliun," katanya. Kepada Panitia Angket, Lepas menyampaikan aspirasi yang bisa ditindaklanjuti dalam penyelidikan. Misalnya, mengapa pemerintah tidak membangun kilang sehingga bisa mengolah minyak mentah sendiri. Panitia Angket juga perlu mempertanyakan dan menyelidiki mengapa produksi minyak (lifting) justru mengalami penurunan padahal Indonesia memiliki sumber minyak sangat besar. "Mengapa `lifting` turun, pemerintah menjual minyak lalu membeli minyak dari broker," kata Egy. Menurut data yang dimiliki Egy Sudjana, `lifting` minyak nasional mengalami penurunan sejak beberapa tahun terakhir. Tahun 200 sebanyak 400,49 juta turun, turun menjadi 385,5 juta ton, kemudian turun lagi 359,29 juta ton pada 2006 dan tahun 200 sebanyak 247,49 juta ton dan tahun 2008 sebanyak 84,83 juta ton. Egy mengingatkan mengenai peran mafia minyak yang mengatur suplai minyak untuk masyarakat Indonesia. Mafia-mafia minyak diduga menyelundupkan minyak di lepas pantai. "Panitia Angket harus memeprtanyakan hal ini. Pertanyakan berapa `riil cost production` untuk satu liter premium, minyak tanah, solar dan pertamax," katanya.(*)