TNI butuh Rp118 triliun dalam pemindahan ibukota
26 September 2019 21:43 WIB
Arsip: Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letjen TNI Joni Supriyanto, usai sesi wawancara dengan wartawan pada acara Konferensi Komite Internasional Palang Merah (ICRC) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019). (ANTARA/Andi Firdaus)
Jakarta (ANTARA) - TNI membutuhkan anggaran senilai Rp118.205.127.070.133 untuk pembangunan Markas Besar (Mabes) TNI dan tiga matra di Ibu Kota Negara baru, di Kalimantan Timur.
"Soal anggaran masih tentatif, namun kami sudah merencanakan," kata Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Joni Supriyanto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Pernyataan Joni itu disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Panitia Khusus (Pansus) Kajian tentang Ibukota Negara.
Dari anggaran Rp118 triliun itu terdiri Rp22,1 triliun untuk Mabes TNI, Rp29,9 triliun untuk TNI Angkatan Darat (AD), Rp31 triliun untuk TNI Angkatan Laut (AL) dan Rp35 triliun untuk TNI Angkatan Udara (AU).
Dalam Raker tersebut dijelaskan kebutuhan anggaran Rp22,1 triliun untuk Mabes TNI terdiri dari Rp6 triliun untuk pembangunan perkantoran, Rp5,7 untuk Sarana Prasarana Pendukung Perkantoran, Rp6,2 untuk Perumahan dan Rp4 triliun untuk sarana prasarana pendukung perumahan.
Anggaran Rp29,9 triliun untuk TNI Angkatan Darat (AD) diantaranya untuk Mabes AD dan pendukung sebanyak Rp5,3 triliun; Kodam IKN, pendukung dan Satuan BKO Rp12,5 triliun; penguatan Kodam penyangga Rp12 triliun.
Rencana kebutuhan anggaran di TNI AL senilai Rp31 triliun digunakan untuk Mabesal Rp8,4 triliun, Armada Rp4,7 triliun, Lantamal Rp6,8 triliun, Pasmar Rp8 triliun, Subdenkormar Rp391 miliar, Sathidros Rp475,9 miliar, Lanudal Rp2 triliun.
Lalu kebutuhan anggaran di TNI AU sebesar Rp35 triliun antara lain digunakan untuk pembangunan Sarpras Mabes AU dan Lanud tipe A sebesar Rp28,5 triliun, Rp787 miliar untuk peralatan dukungan operasi penerbangan, Rp1,8 triliun untuk pemenuhan Alsatri, Aktor dan Alsintor.
"Soal anggaran masih tentatif, namun kami sudah merencanakan," kata Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Joni Supriyanto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Pernyataan Joni itu disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Panitia Khusus (Pansus) Kajian tentang Ibukota Negara.
Dari anggaran Rp118 triliun itu terdiri Rp22,1 triliun untuk Mabes TNI, Rp29,9 triliun untuk TNI Angkatan Darat (AD), Rp31 triliun untuk TNI Angkatan Laut (AL) dan Rp35 triliun untuk TNI Angkatan Udara (AU).
Dalam Raker tersebut dijelaskan kebutuhan anggaran Rp22,1 triliun untuk Mabes TNI terdiri dari Rp6 triliun untuk pembangunan perkantoran, Rp5,7 untuk Sarana Prasarana Pendukung Perkantoran, Rp6,2 untuk Perumahan dan Rp4 triliun untuk sarana prasarana pendukung perumahan.
Anggaran Rp29,9 triliun untuk TNI Angkatan Darat (AD) diantaranya untuk Mabes AD dan pendukung sebanyak Rp5,3 triliun; Kodam IKN, pendukung dan Satuan BKO Rp12,5 triliun; penguatan Kodam penyangga Rp12 triliun.
Rencana kebutuhan anggaran di TNI AL senilai Rp31 triliun digunakan untuk Mabesal Rp8,4 triliun, Armada Rp4,7 triliun, Lantamal Rp6,8 triliun, Pasmar Rp8 triliun, Subdenkormar Rp391 miliar, Sathidros Rp475,9 miliar, Lanudal Rp2 triliun.
Lalu kebutuhan anggaran di TNI AU sebesar Rp35 triliun antara lain digunakan untuk pembangunan Sarpras Mabes AU dan Lanud tipe A sebesar Rp28,5 triliun, Rp787 miliar untuk peralatan dukungan operasi penerbangan, Rp1,8 triliun untuk pemenuhan Alsatri, Aktor dan Alsintor.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
Tags: