Palembang (ANTARA) - Presiden Mahasiswa Universitas Sriwijaya Nikmatul Hakiki mengaku diintimidasi orang tidak dikenal saat beraktivitas di sekitar kampus Unsri Bukit Palembang.

"Kejadian itu saat saya habis makan siang, ada tiga orang mendatangi saya," kata Nikmatul Hakiki saat mengadu ke Posko Pengaduan Masyarakat Korban Kekerasan aparat yang diinisiasikan Walhi Sumsel, LBH Palembang, dan Jaringan Advokasi Palembang, Kamis.

Baca juga: Gubernur Sumsel berani mundur jika tuntutan mahasiswa tak terpenuhi

Menurut dia ketiga orang tersebut berpakaian bebas dan menanyakan perihal komentarnya pada salah satu video, di mana video tersebut memuat pernyataan jika aksi penolakan RKUHP pada 24 September di DPRD Sumsel berlangsung aman dan damai.

Kemudian ketiga orang tersebut yang diduga berasal dari instansi keamanan, berniat membawa Nikmatul menemui seseorang yang telah mengirimkan pesan kepadanya lewat media sosial semalam.

Nikmatul berusaha menolak dengan alasan curiga, namun ketiga Orang Tak Dikenal (OTD) tersebut menarik tangannya untuk membawa paksa dirinya dengan gerakan intimidasi.

"Untung ada dosen, jadi saya tadi langsung dipisahkan, kami ajak mereka untuk berdiskusi tapi mereka tidak mau, mereka bertiga pun pergi," tambah Nikmatul.

Baca juga: Rektor Unsri datangi aksi mahasiswa di Kantor Gubernur Sumsel

Pada saat mengintimidasi dirinya, ketiga OTD tersebut tidak menunjukkan surat tugas dari instansinya.
Presma Unsri Nikmatul Hakiki (almamater kuning) saat mengadu ke Posko Pengaduan Masyarakat Korban Kekerasan aparat yang diinisiasikan Walhi Sumsel, LBH Palembang, dan Jaringan Advokasi Palembang, Kamis (26/9) (ANTARA/Aziz Munajar/19)

Ia menduga kuat tindakan intimidasi terhadap dirinya merupakan buntut kericuhan aksi 24 September di mana ia menjadi salah satu koordinator ribuan Aliansi Mahasiswa se-Sumsel.

"Jika mau menempuh proses hukum silakan, tapi selagi pernyataan di dalam video itu tidak rasional maka saya tidak akan meminta maaf atas pernyataan saya," jelas Nikmatul.

Ia mengadukan peristiwa tersebut ke posko pengaduan inisiasi Walhi Sumsel, LBH dan JAP dengan harapan agar aduannya dapat diproses serta mengingatkan kemungkinan kejadian yang sama kepada semua mahasiswa lain yang terlibat pada aksi 24 September di DPRD Sumsel.