Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 akan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan menyiapkan dana sebesar Rp508,1 triliun untuk sektor pendidikan.

Ia menjelaskan bahwa alokasi dana pendidikan tersebut berasal dari belanja pemerintah pusat Rp172,2 triliun, TKDD Rp306,9 triliun, dan pengeluaran pembiayaan Rp29 triliun.

“Itu masuk dalam anggaran pendidikan yang diarahkan untuk peningkatan kualitas SDM sebagai bagian mewujudkan kesejahteraan dan keadilan rakyat,” katanya di Jakarta, Selasa.

Sri Mulyani merinci sebagian dari total anggaran pendidikan tersebut akan dialokasikan untuk penelitian yaitu Rp1,5 triliun bagi 1.450 riset yang dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dan Rp284,1 miliar untuk 104 riset oleh LPDP.

Ia mengatakan pemerintah juga akan mengalokasikan dana tersebut untuk memberikan beasiswa LPDP kepada 17.333 mahasiswa S2 dan S3 yang terdiri dari 5.000 mahasiswa baru dan 12.333 mahasiswa lanjutan dengan menyediakan dana senilai Rp1,8 triliun.

Sedangkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) akan tetap dilanjutkan dengan mengalokasikan Rp6,7 triliun untuk level mahasiswa dan Rp11,2 triliun untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat.

Untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) bagi 7,4 juta anak yang berada di tingkat PAUD sebesar Rp4,5 triliun dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp63 triliun untuk 54,6 juta siswa atau 271 ribu sekolah umum atau madrasah.

Sedangkan untuk sarana dan prasarana, pemerintah menyediakan Rp307,6 miliar untuk PAUD, Rp7,8 triliun untuk merehabilitasi atau membangun 15,1 ribu ruang kelas atau 2.677 sekolah, dan Rp4,4 triliun untuk 87 gedung kampus.

Baca juga: Anggota DPR ingin anggaran SDM unggul dapat meningkatkan etos kerja

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan generasi muda melalui pelatihan kerja dengan alokasi dana sebesar Rp10 triliun dengan target 2 juta peserta dengan memberikan Kartu Pra Kerja kepada para pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan vokasi.

Pelatihan kerja tersebut memiliki dua desain implementasi yaitu digital di mana peserta memilih jenis pelatihan melalui platform seperti GoJek, Tokopedia, atau Jobstreet lalu bisa memilih melakukan pelatihan dengan online (e-learning) atau offline (tatap muka) dan secara reguler yakni pelatihan dan sertifikasi yang dilakukan secara tatap muka di LPK pemerintah, swasta, serta TC.

Baca juga: Kemenaker alokasikan 70 persen anggaran untuk pengembangan sdm

Baca juga: Kemenperin usulkan anggaran pengembangan SDM industri Rp1,07 triliun