Nur Sultan, Kazakhstan (ANTARA) - Delegasi parlemen Pakistan meminta dukungan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)-RI untuk mendukung resolusi atas Kashmir, yang akan mereka ajukan dalam Pertemuan Parlemen Negara-negara Eurasia ke-4 (4th Meeting of Speakers of Eurasian Countries Parliaments/MSEAP), yang digelar pada 23-24 September 2019, di Nur Sultan, Kazakhstan.

Permintaan tersebut disampaikan saat Vice Chairman Senate of Pakistan, Saleem Manduiwalla, saat bertemu dengan Wakil Ketua DPD-RI Darmayanti Lubis bersama dengan sejumlah anggota DPD-RI di sela-sela "4th Meeting of Speakers of Eurasia Countries Parliaments,", Selasa,

Baca juga: 82 delegasi Parlemen Eropa dan Asia hadiri MSEAP di Kazakhstan

Pada kesempatan itu, Saleem mengatakan satu agenda yang Pakistan minta untuk didukung Indonesia adalah terkait persoalan hak asasi manusia di Kashmir. “Kami meminta Indonesia mendukung draft resolusi yang akan kami ajukan dalam pertemuan tersebut,” kata Saleem.

Situasi HAM di Kashmir, menurut Saleem, sangat memprihatinkan, di mana kondisi masyarakat kekurangan makanan, medis, dan belakangan ini diberlakukan jam malam.

"Ada juga 20-30 pemuda dari Kasmir berada di tahanan-tahanan India,” ujar Saleem.

Baca juga: Pakistan peringatkan soal "genosida" di Kashmir

Persoalan Kashmir sudah hampir 50 tahun dan terus berkembang menjadi persoalan HAM, banyak kekurangan makanan, kesehatan. "Kami sangat mengharap dukungan resolusi,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPD-RI Damayanti Lubis mengatakan, sejauh itu terkait dengan isu HAM baik yang terjadi di negara-negara muslim ataupun negara lain yang cinta perdamaian, maka Indonesia akan menindaklanjutinya.

Anggota DPD-RI lainnya, Dede Iskandar mengatakan DPD RI akan memberikan dukungan secara kelembagaan terhadap negara-negara yang memiliki permasalahan kemanusiaan.

"Tidak saja pada isu Kashmir, tapi juga muslim Rohingya, maupun Palestina," ujar Dede.

"Dalam konteks penegakkan HAM itu sangat penting, selain karena hubungan baik Pakistan-Indonesia, namun juga hubungan solidaritas komunitas muslim,” ungkapnya.

Baca juga: Pakistan minta India taati 11 resolusi PBB terkait Kashmir