Jakarta (ANTARA) - Uni Eropa (EU) optimistis pemerintah Indonesia akan terus meningkatkan upaya menanggulangi dampak perubahan iklim, kata Konselor Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup EU Michael Bucki di Jakarta, Senin.

Menurut Bucki, optimisme itu ditunjukkan dari keikutsertaan Indonesia dalam Perjanjian Paris dan beberapa kebijakan di bidang kehutanan dan pertanian serta energi.

"Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan penegakan hukum, membuat moratorium (penghentian sementara, red) deforestasi untuk alih fungsi hutan, dan sistem pengawasan yang lebih baik menggunakan satelit," kata Bucki saat ditemui usai menghadiri acara Pekan Diplomasi Iklim di Kedutaan Besar Kerajaan Belanda.

Baca juga: Kedubes Belanda jalani program kurangi dampak perubahan iklim

Sementara itu, Bucki berpendapat pemerintah Indonesia juga telah mewujudkan komitmennya mengendalikan laju perubahan iklim melalui penggunaan energi berkelanjutan.

Oleh karena itu, ia optimistis pemerintah Indonesia bersama negara-negara Uni Eropa dan bangsa lain di dunia dapat mempererat kerja sama untuk mengendalikan suhu bumi agar tak memanas sehingga dampak perubahan iklim dapat dikurangi.

Ia menjelaskan dampak perubahan iklim sifatnya saling terhubung satu sama lain. Misalnya, anomali cuaca yang membuat musim kemarau berlangsung panjang ditambah suhu yang cenderung lebih panas dapat membuat hutan rentan terbakar. Saat hutan terbakar, kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak pun terganggu karena mereka rentan terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Baca juga: Kebakaran hutan datang lagi, bagaimana nasib Paris Agreement?

Demi mencegah laju perubahan iklim, Bucki pun menegaskan penting bagi negara-negara di dunia untuk terlibat aktif dalam Diplomasi Iklim.

"EU telah memulai Diplomasi Iklim. Sederhananya, Diplomasi Iklim adalah bagian dari diplomasi pada umumnya (public diplomacy). Namun, diplomasi ini punya tujuan untuk meningkatkan kesadaran, dan niatan juga ambisi untuk memperlambat laju perubahan iklim sebagaimana telah ditetapkan Perjanjian Paris pada 2015," ujar dia.

Salah satu wujud Diplomasi Iklim, Bucki menjelaskan, EU bekerja sama dengan kedutaan besar negara-negara anggota di Jakarta, pemerintah Indonesia, lembaga swadaya masyarakat Hutan Itu Indonesia, menggelar Pekan Diplomasi Iklim di Jakarta pada 23 September-6 Oktober 2019.

Selama 14 hari, Pekan Diplomasi Iklim 2019 akan dimeriahkan dengan berbagai acara seperti diskusi panel, demo masak makanan vegan, talkshow, dan pameran foto.

Baca juga: Energi terbersihkan ramaikan Aksi Jeda Untuk Iklim