Ma'ruf: Perlu dorongan pemerintah pesantren setara pendidikan umum
21 September 2019 17:54 WIB
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 Ma'ruf Amin (tengah) berjalan dengan didampingi Direktur Pusat Inkubasi Bisnis Syariah (Pinbas) MUI Azrul Tanjung (kanan) disela acara pencanangan Gerakan Nasional Kedaulatan Pangan (GNKP) di Jakarta, Sabtu (21/9/2019). GNKP tersebut dicanangkan untuk mewujudkan cita-cita kedaulatan pangan bagi umat bersama Pusat Inkubasi Bisnis Syariah (Pinbas) MUI. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww/pri
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin mengatakan perlu peran pemerintah untuk memberikan dorongan kepada pesantren supaya menjadi program pemerintah untuk setara dengan pendidikan umum, agar tamatannya berkualitas.
"Permintaan RUU pesantren itu banyak, bukan hanya dari PBNU, jadi perlu peran dari pemerintah juga untuk peningkatan kualitas," kata Ma'ruf Amin di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: Ma'ruf Amin berpesan agar NU merumuskan tantangan agama dan negara
Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj mendesak agar Rancangan Undang-Undang Pesantren segera disahkan karena sudah dinantikan kalangan pesantren di Tanah Air.
"Kami mendesak agar RUU (Rancangan Undang-Undang) Pesantren segera disahkan. Kita mendesak itu," katanya.
Ia mengatakan, keberadaan Undang-Undang tentang Pesantren itu sudah banyak ditunggu kalangan pesantren. Bahkan, yang menantikan tidak hanya pesantren dari kalangan Nahdlatul Ulama.
Keberadaan Undang-Undang Pesantren dinilai perlu agar lembaga pendidikan di pesantren diakui negara dan pesantren tidak dianggap lembaga marjinal.
Said Agil mendesak agar RUU Pesantren segera disahkan, karena mayoritas fraksi di parlemen sudah menyetujuinya. Hanya dua fraksi yang belum menyetujui RUU Pesantren.
Baca juga: Ma'ruf Amin berharap Tajug Gede Cilodong jadi pusat pembinaan umat
Baca juga: Ma'ruf Amin : ketimpangan impor pangan masih besar
"Permintaan RUU pesantren itu banyak, bukan hanya dari PBNU, jadi perlu peran dari pemerintah juga untuk peningkatan kualitas," kata Ma'ruf Amin di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: Ma'ruf Amin berpesan agar NU merumuskan tantangan agama dan negara
Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj mendesak agar Rancangan Undang-Undang Pesantren segera disahkan karena sudah dinantikan kalangan pesantren di Tanah Air.
"Kami mendesak agar RUU (Rancangan Undang-Undang) Pesantren segera disahkan. Kita mendesak itu," katanya.
Ia mengatakan, keberadaan Undang-Undang tentang Pesantren itu sudah banyak ditunggu kalangan pesantren. Bahkan, yang menantikan tidak hanya pesantren dari kalangan Nahdlatul Ulama.
Keberadaan Undang-Undang Pesantren dinilai perlu agar lembaga pendidikan di pesantren diakui negara dan pesantren tidak dianggap lembaga marjinal.
Said Agil mendesak agar RUU Pesantren segera disahkan, karena mayoritas fraksi di parlemen sudah menyetujuinya. Hanya dua fraksi yang belum menyetujui RUU Pesantren.
Baca juga: Ma'ruf Amin berharap Tajug Gede Cilodong jadi pusat pembinaan umat
Baca juga: Ma'ruf Amin : ketimpangan impor pangan masih besar
Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
Tags: