Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan instansi terkait lainnya akan melakukan evaluasi terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla ) yang kejadiannya berulang setiap tahun di provinsi itu.

"Dari hasil telekonferensi dengan pemerintah kabupaten/kota hari ini, semuanya mengikuti dan siap melakukan evaluasi dalam penanganan Karhutla di Kalbar," kata Gubernur Kalbar, Sutarmidji di Pontianak, Jumat.

Ia menjelaskan, pihaknya ke depannya akan memetakan permasalahan terkait Karhutla, dan memberikan solusi-solusi dalam mengatasi dan penangan Karhutla di Kalbar.

"Setelah kabut asap berakhir, maka akan kami evaluasi semua penanganan asap dan Karhutla, untuk penegakan hukum sudah jelas ditangani Polda Kalbar," ujarnya.

Menurut dia, ke depan memang harus gencar dilakukan edukasi kepada masyarakat, agar tidak lagi membersihkan lahannya dengan cara dibakar.

"Seperti di Landak, kenapa kasus kebakarannya kecil, ternyata mereka membersihkan lahan dengan cara dibakar sebelum musim kemarau, artinya aturan-aturan adat masih diberlakukan, sehingga tidak terjadi kebakaran lahan," ungkapnya.

Ia menambahkan, semua penanganan Karhutla di daerah-daerah akan dilakukan kajian, sehingga nantinya akan diumumkan solusi dalam mencegah atau menangani kebakaran lahan.

Baca juga: PKS serukan mobilisasi bantuan korban terdampak asap Karhutla

Sutarmidji mengatakan, dari evaluasi tersebut nantinya akan dicarikan solusi permanen dalam penanganan Karhutla, bila perlu dilakukan diskusi dengan pihak kementerian dalam menyelesaikan masalah ini.

"Hingga saat ini tercatat sudah disiapkan sebanyak 600 rumah oksigen yang disiapkan bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk mobil ambulans juga sudah disiapkan. Yang jelas kami sudah berusaha semaksimal mungkin, mulai dari pemadaman kebakaran, pembuatan hutan buatan, termasuk water bombing juga sudah dilakukan tetapi tetap menunggu hujan turun alam menyelesaikannya," katanya.

Stasiun Meteorologi Kelas I Supadio-Pontianak, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, terpantau sebanyak 1.431 hotspot atau titik panas yang tersebar di beberapa kabupaten di Kalbar.

Jumlah titik panas terbanyak di Kabupaten Ketapang sebanyak 1.061 titik panas; disusul Kayong Utara 128 titik panas; Melawi 54 titik panas; Kubu Raya 54 titik panas; Sintang 36 titik panas; Kapuas Hulu 25 titik panas; Landak 17 titik panas; Sambas 16 titik panas; Sekadau 11 titik panas; Sanggau delapan titik panas; Mempawah enam titik panas; Bengakayang empat titik panas; Kota Singkawang satu titik panas, sementara Kota Pontianak tidak ditemukan titik panas.

Sementara itu, dari pantauan BMKG Supadio Pontianak, ISPU (indeks standar pencemaran udara) di Kota Pontianak dan sekitarnya masuk kategori berbahaya bagi kesehatan manusia.

Baca juga: BMKG pantau 1.431 hotspot di Kalbar
Baca juga: Pemprov Kalteng siap evakuasi masyarakat dari bahaya karhutla