Jakarta, (ANTARA News) - Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) Priyo Budi Santoso dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menegur secara lisan sebanyak dua kali kepada anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) Yuddy Chrisnandi. Yuddy dinilai tidak tidak sejalan dengan kebijakan fraksi saat voting hak angket DPR terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). "Apakah (teguran) akan berlanjut tertulis, atau sanksi lain, saya belum tahu. Tapi saya ikhlas menerimanya sebagai konsekuensi langkah saya," kata Yuddy di sela diskusi dan peluncuran buku "Mengelola Partai Politik", di Jakarta, Kamis. Namun Yuddy tidak yakin Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla akan melakukan "recall" terhadap dirinya dari DPR (ditarik dari DPR). Yuddy pada saat voting hak angket DPR soal BBM, Selasa (24/6), menyetujui hak angket tersebut padahal anggota FPG yang lainnya menolak hak tersebut. Yuddy mengatakan, setelah voting tersebut, sekitar pukul 18.30 ia dipanggil dan ditegur secara lisan oleh Ketua FPG Priyo Budi Santoso. "Diminta agar ke depan mematuhi arahan fraksi," katanya. Di malam harinya, sekitar pukul 23.00 Yuddy kembali dipanggil dan ditegur secara lisan namun kali ini oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono. Agung , yang juga mengingatkan Yuddy agar mematuhi aturan fraksinya. Namun Yuddy yakin dirinya tidak akan di-"recall". "Saya yakin, Ketua Umum Jusuf Kalla, yang dikatakan sosok yang demokratis, tidak serta merta lakukan `recall` hanya karena berbeda pandangan," katanya. Namun, kata Yuddy, jika DPP Partai Gokar memberikan sanksi kepadanya maka ia siap menerimanya dengan ikhlas dan lapang dada. Ia mengatakan bahwa hal itu merupakan risiko dan memperjuangkan hati nurani dan tidak sependapat dengan fraksi. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menyatakan, Partai Golkar tidak akan gegabah menjatuhkan sanksi kepada Yuddy Chrisnandi, yang berbeda sikap politik dengan partai. "Yuddy memang tidak sesuai dengan garis kebijakan politik partai. Tapi Golkar juga tidak akan gegabah menjatuhkan sanksi kepadanya," kata Agung Menurut Agung, Partai Golkar paling hanya memberikan peringatan kepada Yuddy dan bukan menjatuhkan sanksi pemecatan atau "recalling" dari keanggotaan DPR. "Jadi tidak akan sampai ke sana (pemecatan) dan paling-paling hanya ditegur saja bahwa sikap individu sebaiknya mengikuti kebijakan yang lebih besar atau fraksi di DPR," katanya. Partai Golkar, tegas Agung yang juga Ketua DPR itu, tidak akan bertindak konyol terhadap Yuddy atas perbedaan sikap politiknya di DPR itu. Namun demikian, Agung juga mengatakan bahwa dirinya berharap anggota-anggota FPG lainnya tidak meniru prilaku Yuddy yang selalu berbeda pandangan dengan FPG DPR. Lebih lanjut Agung menjelaskan bahwa posisi partainya sudah jelas yakni mendukung pemerintahan, walaupun tidak serta merta pula menolak aspirasi yang berkembang di masyarakat terkait dengan kebijakan kenaikan harga BBM itu. (*)