Jakarta, 25/6 (ANTARA) - Menkes Siti Fadilah Supari menolak menjawab pertanyaan tertulis Komisi I DPR tentang keberadaan laboratorium medis Angkatan Laut Amerika Serikat "Namru-2" di Indonesia, bahkan menyebutkan Namru-2 menginjak injak kedaulatan negara RI. "Bagi saya, sudah tidak ada yang perlu dijelaskan karena keberadaan Namru-2 sudah jelas-jelas tidak memberikan manfaat bagi Indonesia," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, di Jakarta, Rabu. Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPR, Theo L Sambuaga, Menkes menyatakan sangat kecewa atas kunjungan Komisi I ke Laboratorium Riset milik Angkatan Laut Amerika Serikat itu pada Rabu (18/6). Kunjungan Komisi I tersebut, menurut Menkes, sama sekali tidak ada gunanya karena Namru-2 selama ini tidak memberikan apa-apa bagi kepentingan riset di Indonesia. "Laboratorium itu tidak lebih baik dari laboratorium yang kita miliki seperti Laboratorium Eijkman di Bandung. Kenapa Komisi I tidak meninjau saja laboratorium milik kita sendiri yang jelas-jelas memberikan manfaat," katanya. Menkes mengatakan, Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Depkes tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari kerjasama dengan Namru-2. "Kita hanya mendapatkan penelitian-penelitian kecil, sedangkan ketika kami meminta kerjasama dalam penelitian "tuberculosis" (TBC) mereka tidak mau karena tidak ada kepentingan untuk mereka," ungkapnya. Jadi, katanya, Namru-2 hanya melakukan penelitian untuk kepentingan militer AS, dan tidak untuk kepentingan indonesia sebagai mitra yang sejajar dalam kerangka kerjasama yang telah disepakati sejak 1970 itu. Menkes menambahkan, dalam sebuah kerjasama harus ada kesetaraan antara kedua belah pihak. "Bukan salah satu menginjak-injak pihak yang lain. Apa kerja sama seperti ini akan kita teruskan karena sudah jelas Namru-2 menginjak-injak kedaulatan negara," katanya. Karena itu, katanya, keberadaan Namru-2 di Indonesia harus dipertimbangkan lagi karena kedaulatan negara sama sekali tidak bisa ditawar-tawar. Menanggapi sikap Menkes yang tidak menjawab pertanyaan tertulis Komisi I DPR, Ketua Theo L Sambuaga mengatakan bisa menghargai sikap tersebut. Namun sejumlah anggota Komisi I seperti Andreas Pareira menilai sikap Menkes kurang tepat karena jawaban yang diberikan Menkes akan menjadi acuan untuk menetapkan kelanjutan kerjasama Namru-2 di Indonesia. Dalam pertanyaan tertulisnya kepada Menkes, Komisi I antara lain mempertanyakan perihal sejarah dan perkembangan Namru-2 di Indonesia, dukungan anggaran, koordinasi antara Namru-2 dengan Depkes dan lembaga terkait lainnya, hak intelektual, kualitas dan kualifikasi peneliti Indonesia di lembaga riset tersebut. Selain Menkes, pemerintah diwakili oleh Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Menristek Kusmayanto Kadiman, Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso, serta Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Didik Heru Purnomo. (*)