Kulon Progo (ANTARA) - Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya meminta pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah mempercepat dan mempermudah izin investasi dan pengadaan tanah guna mendukung menghambat perkembangan pariwisata.

Di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu, Menpar Arief Yahya mengatakan banyak investor yang mengeluhkan kesulitan mengurus perizinan dan pengadaan tanah, sehingga mereka enggan berinvestasi.

"Perlu adanya deregulasi. Setiap satu bulan harus ada investasi yang masuk, sehingga perlu adanya deregulasi aturan untuk mempermudah investasi dan pengadaan tanah," kata Arief Yahya dalam acara Forum Grup Diskusi (FGD) Meraih 1 Juta Wisman ke Destinasi Super Prioritas Borobudur.

Ia mengatakan investor mengeluhkan pengadaan tanah yang memakan waktu 4-5 lima tahun. Waktu ini belum termasuk pengurus kelengkapan perizinan.

"Investor mengatakan pelayanan baik, tapi dinilai lelet soal waktu kepengurusan perizinan. Pengadaan tanah saja membutuhkan waktu 4-5 tahun tahun," kata Arief Yahya.

Menpar mengatakan pertumbuhan pariwisata Indonesia terbesar nomor satu di Asia Tenggara, nomor tiga di Asia. Indonesia lebih bagus dibandingkan Malaysia dan Singapura, tapi Indonesia kalah dengan Vietnam, karena banyaknya regulasi yang menghambat investasi.

"Pemerintah daerah harus melakukan deregulasi dan kemudahan investasi," ujar Menpar Arief Yahya.