Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil atau Emil mengajak perusahaan rintisan atau startup untuk bersama-sama Pemprov Jabar menyelesaikan permasalahan ekonomi yang ada di provinsi ini.

"Saya ajak mereka (startup) turut menyelesaikan permasalahan," kata Emil saat menghadiri kegiatan 'Ignite The Nation: Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital Satu Indonesia' di Graha Sanusi Hardjadinata Unpad Bandung, Minggu.

Gubernur Emil mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya cukup membiayai 10 persen pembangunan.

Maka, kata dia, sesuai penerapan teori Pentahelix, dibutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya pengusaha.

Saat itulah kehadiran startup alias perusahaan rintisan dalam pembangunan menjadi penting.

Startup yang tumbuh bersama inovasi dan digitalisasi itu diharapkan bisa mengatasi permasalahan ketimpangan antara perkotaan dan perdesaan, terutama di Jawa Barat.

Dia menuturkan bahwa di masa kepemimpinannya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar memfokuskan pembangunan di desa.

"(Pembangunan) Jabar (wilayah) tengah ke utara maju, tapi (wilayah) Jabar tengah dan selatan tertinggal baik infrastrukturnya, akses, dan lainnya," tambahnya.

Dengan tema 'Kontribusi Startup Digital terhadap Ekonomi Perdesaan Jawa Barat', kegiatan ini diikuti oleh 1.000 calon startup digital milenial dan Generasi Z se-Jabar.

Gubernur Emil pun berharap startup tersebut bisa membantu masyarakat di desa yang masih belum mengerti bagaimana menyiasati perubahan zaman.

Untuk itu, startup pun harus menghadirkan sebuah gagasan, inovasi dan digitalisasi yang mampu merangkul semua kalangan atau bersifat inklusif.

"Apa yang terjadi, anak-anak Jabar yang tertinggal di desa banyak pindah ke kota. Yang tertinggal di desa hanyalah generasi orang tuanya," tutur Emil.

"Jadi, mimpi besarnya adalah digital inklusif. Di mana, bisakah Anda yang semangat membuat startup ini (bisa) membantu," ujarnya.

Baca juga: Kaum muda harus bisa membuka usaha rintisan
Baca juga: Bekraf: Pelaku usaha rintisan tidak perlu risaukan pajak digital