Amphuri edukasi masyarakat melalui pameran AITE 2019
14 September 2019 09:47 WIB
Ketua DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Joko Asmoro (pertama kanan) disela pembukaan AMPHURA Islamic Travel Expo 2019 di Makassar, Jumat (13/09/2019). ANTARA Foto/ Suriani Mappong
Makassar (ANTARA) - Ketua DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Joko Asmoro mengatakan, asosiasinya mengedukasi masyarakat tentang perjalanan umroh dan haji yang rasional, aman dan nyaman melalui Amphuri Islamic Travel Expo (AITE) 2019.
"Kegiatan pameran AITE ini bukan hanya berlangsung di Kawasan Timur Indonesia, tetapi juga di daerah lain seperti Kalimantan, Jawa, Sumatera dan sebagainya," kata Joko disela pembukaan AITE 2019 di salah satu mal di Makassar, Jumat (13/9).
Ia mengatakan, kegiatan ini untuk menyosialisasikan pada masyarakat dengan tujuan memberikan perlindungan dan memberikan kepastian layanan. Pihaknya juga menjamin tidak ada anggota Amphuri yang menjadi travel nakal.
Terkait dengan pemberlakuan penambahan Government fee Saudi Arabia sejak 9 September 2019 dengan biaya sebesar 80 dolar AS atau 300 Riyal atau sekitar Rp1,2 juta, dia berharap agar calon jamaah umroh dapat mengerti kebijakan pemerintah Saudi Arabia.
Bagi calon jamaah yang sudah terlanjut membayar, tentu harus menambah biaya lagi, karena tidak memungkinkan mundur lagi, karena pesawat yang sudah diissued tidak bisa ditarik dan diuangkan kembali.
Sementara itu Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Umroh Kanwil Kemenag Sulsel Kaswad Sartono mengatakan, pemerintah Saudi Arabia memang menghilangkan visa progresif dengan umroh yang berulang sebesar 200 dolar AS. Namun ada penambahan Government Fee yang harus dipatuhi calon jamaah.
"Selain itu sudah ada Siskopatu yang terintegrasi pendataannya di Arab Saudi dan pemerintah Indonesia bersama mitranya berupa biro perjalanan dan travel," katanya.
Ia mengatakan, semua harus sudah siap baik akomodasi, transportasi, konsumsi dan lain-lain barulah calon jamaah umroh bisa berangkat.
"Bagi yang langsung melakukan pelunasan, maka pendataan yang terintegrasi itu memungkinkan paling lambat calon jamaah menunggu tiga bulan, sedang yang menyicil biaya umrohnya itu maksimal paling lama menunggu enam bulan," katanya.
Dengan Siskopatu itu, lanjut dia, dapat menekan praktek travel atau biro perjalanan nakal di lapangan.
Sebelumnya, Ketua DPD Amphuri Sulampua M Azhar Gazali mengatakan, pameran layanan haji dan umrah itu melalui 60 gerai tersebut, terdapat 10 agen nasional dan 28 agen lokal, sedang sisanya pihak mitra, seperti bank syariah, maskapai, vendor, dan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perjalanan wisata.
"Pameran AITE yang dilaksanakan mulai13-15 September 2019 merupakan kesempatan yang strategis untuk penjualan langsung produk umrah dan wisata halal," katanya.
Melalui pameran itu pula, lanjut dia, pengunjung dapat melakukan transaksi langsung, baik dengan menggunakan uang muka untuk melakukan perjalanan religi dengan harga terjangkau.
Bahkan, salah satu negara, yakni Uzbekistan, sudah menjalin kerja sama untuk mempromosikan wisata religi dan wisata halal dengan harga murah.
"Kegiatan pameran AITE ini bukan hanya berlangsung di Kawasan Timur Indonesia, tetapi juga di daerah lain seperti Kalimantan, Jawa, Sumatera dan sebagainya," kata Joko disela pembukaan AITE 2019 di salah satu mal di Makassar, Jumat (13/9).
Ia mengatakan, kegiatan ini untuk menyosialisasikan pada masyarakat dengan tujuan memberikan perlindungan dan memberikan kepastian layanan. Pihaknya juga menjamin tidak ada anggota Amphuri yang menjadi travel nakal.
Terkait dengan pemberlakuan penambahan Government fee Saudi Arabia sejak 9 September 2019 dengan biaya sebesar 80 dolar AS atau 300 Riyal atau sekitar Rp1,2 juta, dia berharap agar calon jamaah umroh dapat mengerti kebijakan pemerintah Saudi Arabia.
Bagi calon jamaah yang sudah terlanjut membayar, tentu harus menambah biaya lagi, karena tidak memungkinkan mundur lagi, karena pesawat yang sudah diissued tidak bisa ditarik dan diuangkan kembali.
Sementara itu Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Umroh Kanwil Kemenag Sulsel Kaswad Sartono mengatakan, pemerintah Saudi Arabia memang menghilangkan visa progresif dengan umroh yang berulang sebesar 200 dolar AS. Namun ada penambahan Government Fee yang harus dipatuhi calon jamaah.
"Selain itu sudah ada Siskopatu yang terintegrasi pendataannya di Arab Saudi dan pemerintah Indonesia bersama mitranya berupa biro perjalanan dan travel," katanya.
Ia mengatakan, semua harus sudah siap baik akomodasi, transportasi, konsumsi dan lain-lain barulah calon jamaah umroh bisa berangkat.
"Bagi yang langsung melakukan pelunasan, maka pendataan yang terintegrasi itu memungkinkan paling lambat calon jamaah menunggu tiga bulan, sedang yang menyicil biaya umrohnya itu maksimal paling lama menunggu enam bulan," katanya.
Dengan Siskopatu itu, lanjut dia, dapat menekan praktek travel atau biro perjalanan nakal di lapangan.
Sebelumnya, Ketua DPD Amphuri Sulampua M Azhar Gazali mengatakan, pameran layanan haji dan umrah itu melalui 60 gerai tersebut, terdapat 10 agen nasional dan 28 agen lokal, sedang sisanya pihak mitra, seperti bank syariah, maskapai, vendor, dan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perjalanan wisata.
"Pameran AITE yang dilaksanakan mulai13-15 September 2019 merupakan kesempatan yang strategis untuk penjualan langsung produk umrah dan wisata halal," katanya.
Melalui pameran itu pula, lanjut dia, pengunjung dapat melakukan transaksi langsung, baik dengan menggunakan uang muka untuk melakukan perjalanan religi dengan harga terjangkau.
Bahkan, salah satu negara, yakni Uzbekistan, sudah menjalin kerja sama untuk mempromosikan wisata religi dan wisata halal dengan harga murah.
Pewarta: Suriani Mappong
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2019
Tags: