Ambon (ANTARA) - Gubernur Maluku Murad Ismail mengeluhkan kecilnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku yang hanya mencapai Rp2,8 triliun dan sebagian besar terpakai habis untuk biaya belanja pegawai.

Keluhan tersebut disampaikan Gubernur Murad dalam pidatonya di Konsultasi Regional Wilayah Maluku - Papua, Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Ambon, Kamis.

"Kita ini 11 kali lebih besar dari Bali, tapi APBD hanya Rp2,8 triliun, belanja pegawai 60 pesen yang tersisa hanya Rp1,2 triliun," ucapnya saat berpidato di hadapan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro.

Maluku, kata Murad, secara geografis merupakan provinsi kepulauan dengan luas wilayah mencapai 712.498 kilometer persegi, yang mana 92,4 persennya adalah lautan dan daratan hanya sebesar 54.185 kilometer persegi atau 7,6 persen dari total luas wilayah.

Secara keseluruhan Provinsi Maluku terbagi ke dalam dua kota, sembilan kabupaten yang tersebar di 1.340 pulau. Beberapa pulau di antaranya memiliki berbagai potensi sumber daya alam (SDA) di bidang pertambangan, seperti emas, minyak bumi dan gas alam.

Dengan APBD yang hanya Rp2,8 triliun dan hampir terbagi habis untuk biaya belanja pegawai, sangat tidak mungkin untuk melakukan pembangunan secara merata di seluruh wilayah yang terpisah-pisah oleh lautan dan infratruktur konektivitas yang terbilang masih sulit.

Akibatnya Maluku yang seharusnya makmur karena memiliki banyak potensi SDA masih termasuk sebagai salah satu dari tiga provinsi termiskin di Indonesia.

Murad juga membandingkan besaran APBD Provinsi Maluku dengan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang wilayahnya jauh lebih kecil, tapi APBDnya jauh lebih besar, mencapai angka Rp13 triliun per tahun.

Ia berharap Menteri PPN yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro bisa menyampaikan keluhan terkait anggaran tersebut kepada Pemerintah Pusat.

"Kemarin-kemarin saya sempat berbincang dengan Walikota Tangsel, saya tanya APBDnya, jumlahnya Rp13 triliun, berbeda jauh sekali dengan Maluku. Meski APBD di 11 kabupten/kota digabung dengan APBD provinsi tidak sampai Rp13 triliun, karena itu pak menteri saya sangat berharap," ucap Murad.

Baca juga: Untuk pengembangan Blok Masela, warga Maluku tak boleh jadi penonton

Baca juga: Gubernur Murad serukan moratorium Laut Maluku, ini alasannya

Baca juga: Gubernur Maluku tegaskan pemda adalah pelayan masyarakat