Kuala Lumpur (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Satker Perhubungan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia berpartisipasi dalam pameran World Maritime Week 2019 di Kuala Lumpur Convention Center, Rabu.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke Siew Fook dimulai dari 10 hingga 12 September 2019.

Kegiatan yang dipelopori oleh Malaysia Ship Owners Assosiation (MASA) ini diikuti perusahaan pelayaran di seluruh Malaysia yang memenuhi 65 booth yang disiapkan.

MASA merupakan asosiasi organisasi perusahaan pelayaran khusus di Malaysia yang memiliki anggota mencapai 269 yang terbagi menjadi 110 anggota ordinary membership dan 159 associate membership.

Booth Kementerian Perhubungan RI sempat dikunjungi oleh Anthony Loke Siew Fook saat melakukan peninjauan acara tersebut.

Tinjauan Menteri Transportasi Malaysia disambut oleh Dr. Capt. Antoni Arif Priadi M.Sc selaku Atase Perhubungan KBRI Kuala Lumpur.

Antoni menjelaskan keikutsertaan KBRI Malaysia dalam kegiatan ini adalah untuk memperluas jaringan Kemenhub melalui promosi Sumber Daya Manusia (SDM) lulusan dan progam-progam pelatihan politeknik pelayaran di bawah BPSDM Kemenhub.

Acara tersebut rutin dilaksanakan oleh pihak Malaysia setahun sekali namun pihak KBRI Kuala Lumpur baru dua kali berpartisipasi yakni pada 2018 dan 2019.

Hal tersebut guna membangun counterpart dengan berbagai perusahaan pelayaran di Malaysia untuk dapat menampung lulusan bekerja di perusahaan pelayaran Malaysia.

Dengan melihat hasil pencapaian ditahun sebelumnya, Satker Perhubungan mencoba kembali meluaskan promosi sekolah pelaut di Indonesia pada tahun ini dengan berkolaborasi bersama Poltekpel Sumatera Barat dan DPTC Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

DPTC sendiri merupakah satu-satunya pelatihan kursus tingkat lanjutan (advance course) pertama yang ada di Indonesia selain di Singapura.

Pelatihan ini dikelola oleh PIP Semarang dan telah menghasilkan ratusan lulusan yang berasal dari beberapa warga negara asing seperti Malaysia, Singapura, Australia, dan negara negara di wilayah Timur Tengah.

Baca juga: Hindari kecelakaan berulang, Kemenhub akan tindak tegas kendaraan ODOL

Baca juga: Kemenhub alokasikan Rp2,9 triliun untuk lima destinasi super prioritas

Baca juga: Kemenhub akan evaluasi tarif baru ojek daring dalam waktu sebulan