AU cabut penangguhan Sudan setelah pemerintahan transisi dibentuk
7 September 2019 09:47 WIB
Wakil Ketua Dewan Militer Transisi Sudan Mohamed Hamdan Dagalo, mediator asal Ethiopia Mahmoud Dirir dan utusan uni Afrika untuk Sudan Mohamed Al-Hacen Lebatt berfoto bersama setelah menandatangani kesepakatan politik sebagai bagian dari kesepakatan berbagi kekuasaan yang bertujuan untuk memimpin negeri ke demokrasi menyusul tiga dekade kekuasaan autokrasi di Khartoum, Sudan, Rabu (17/7/2019). REUTERS/Stringer/ama/cfo (REUTERS/STRINGER)
Khartoum (ANTARA) - Uni Afrika (AU) pada Jumat mencabut penangguhan keanggotaan Sudan di blok tersebut, mengakhiri penundaan selama tiga bulan yang diterapkan menunggu pembentukan pemerintah sipil setelah Presiden Omar al-Bashir terguling.
Keanggotaan Sudan ditangguhkan pada Juni menyusul pembubaran protes secara brutal yang berlangsung di Ibu Kota Sudan, Khartoum, yang menurut pihak medis oposisi menelan puluhan korban jiwa dan berada di tengah pertikaian antara orang-orang militer yang berkuasa dan oposisi sipil.
Namun pascapenandatanganan kesepakatan berbagi kekuasaan oleh pihak militer, sipil dan kelompok aksi protes pada Agustus, Sudan menunjuk Abdallah Hamdok sebagai perdana menteri. Pada Kamis Hamdok membentuk susunan Kabinet pemerintah Sudan pertama sejak April, ketika Bashir lengser.
Pada pertemuan Jumat di Ibu Kota Ethiopia, Addis Ababa, dewan keamanan dan perdamaian Uni Afrika memutuskan untuk mencabut penangguhan keanggotaan Sudan, seperti yang tertera di laman Twitter.
Kementerian Luar Negeri Sudan menyambut baik keputusan tersebut melalui pernyataan pada Jumat, yang berbunyi: "(Kami) mempergunakan kesempatan luar biasa ini untuk menegaskan kembali komitmen kami terhadap tujuan dan sasaran Uni Afrika."
Sumber: Reuters
Baca juga: Sudan umumkan kabinet pertama sejak Presiden Bashir terguling
Baca juga: PM Sudan pilih 14 anggota kabinet pertama sejak penggulingan Bashir
Baca juga: Uni Afrika skors Sudan, tuntut penghentian aksi militer
Keanggotaan Sudan ditangguhkan pada Juni menyusul pembubaran protes secara brutal yang berlangsung di Ibu Kota Sudan, Khartoum, yang menurut pihak medis oposisi menelan puluhan korban jiwa dan berada di tengah pertikaian antara orang-orang militer yang berkuasa dan oposisi sipil.
Namun pascapenandatanganan kesepakatan berbagi kekuasaan oleh pihak militer, sipil dan kelompok aksi protes pada Agustus, Sudan menunjuk Abdallah Hamdok sebagai perdana menteri. Pada Kamis Hamdok membentuk susunan Kabinet pemerintah Sudan pertama sejak April, ketika Bashir lengser.
Pada pertemuan Jumat di Ibu Kota Ethiopia, Addis Ababa, dewan keamanan dan perdamaian Uni Afrika memutuskan untuk mencabut penangguhan keanggotaan Sudan, seperti yang tertera di laman Twitter.
Kementerian Luar Negeri Sudan menyambut baik keputusan tersebut melalui pernyataan pada Jumat, yang berbunyi: "(Kami) mempergunakan kesempatan luar biasa ini untuk menegaskan kembali komitmen kami terhadap tujuan dan sasaran Uni Afrika."
Sumber: Reuters
Baca juga: Sudan umumkan kabinet pertama sejak Presiden Bashir terguling
Baca juga: PM Sudan pilih 14 anggota kabinet pertama sejak penggulingan Bashir
Baca juga: Uni Afrika skors Sudan, tuntut penghentian aksi militer
Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Maria D Andriana
Copyright © ANTARA 2019
Tags: