Jakarta (ANTARA) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) membentuk Tim 5 untuk mempersiapkan suksesi kepemimpinan melalui skema Muktamar ke-34 NU tahun depan.

Kepada wartawan di Jakarta, Jumat, PBNU mengumumkan Tim 5 terdiri dari Robikin Emhas selaku ketua. Kemudian anggota lainnya yaitu Aizuddin, Umar Syah, Andi Najmi dan Suwadi D Pranoto.

"Muktamar Ke-34 NU akan diselenggarakan tahun 2020. Melalui Munas NU, Pimpinan Wilayah NU menyampaikan usulan dan menyatakan diri sebagai tuan rumah muktamar," kata Robikin.

Baca juga: Said Aqil: semua pihak akan menerima hasil muktamar


Dia mengatakan sesuai Anggaran Rumah Tangga NU, muktamar diselenggarakan lima tahun sekali. Muktamar Ke-34 NU diperkirakan akan berlangsung bulan Agustus atau September 2020.

Keputusan mengenai penyelenggaraan Muktamar NU lebih lanjut diputuskan dalam Pleno PBNU di Purwakarta.

Penentuan tuan rumah Muktamar dilakukan dengan menyerap paparan perwakilan tujuh PWNU yang disampaikan secara maraton pada Rabu (4/9) dilanjutkan survei lokasi pada 10-12 September dan 17 September 2019.

Setelah dilakukan seleksi administrasi, kata dia, PBNU melakukan verifikasi. Proses itu dilanjutkan dengan penyampaian dasar, alasan dan pertimbangan mengapa usulan sebagai tuan rumah itu dilakukan. PWNU menyampaikannya secara tertulis dan dilanjutkan presentasi di hadapan PBNU.

"Seluruh rangkaian proses beserta hasil-hasilnya dilaporkan Tim 5 kepada PBNU dan selanjutnya disampaikan dalam forum Pleno PBNU yang akan berlangsung di Purwakarta Jawa Barat tanggal 20-22 September 2019," katanya.

Robikin mengatakan terhadap usulan yang dinilai memenuhi syarat administratif setelah presentasi, proses berikutnya verifikasi faktual yang dilakukan dengan cara survei lapangan.

"Kriteria, parameter dan indikator kelayakan suatu wilayah sebagai tuan rumah perhelatan akbar NU ini sudah ditetapkan, antara lain kinerja PWNU beserta struktur NU di lingkungan PWNU setempat. Tim 5 tinggal melaksanakan," katanya.


Baca juga: Gus Solah : Syariat Islam tetap jalan tanpa rumusan NKRI syariah