Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menargetkan sebanyak 361 desa yang dinyatakan tertinggal di wilayahnya dapat dientas pada tahun 2020.

"Sebanyak 361 desa tertinggal di Jatim yang targetnya tahun depan sudah harus dientas," ujarnya di sela penyerahan bantuan keuangan desa di Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Kamis.

Berdasarkan dari data Indeks Desa Membangun (IDM) Kementerian Desa, di Jatim masih terdapat 361 desa tertinggal pada tahun 2019, atau turun dibandingkan 2018 yang jumlahnya 1.208 desa.

Untuk mengatasinya, mantan menteri sosial itu meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergotong royong mengentaskan dan memastikan tidak ada lagi desa tertinggal di Jatim.

"Bentuk dan caranya, disesuaikan dengan kondisi desa yang ditangani. Harus ada target supaya berjalan jelas arahnya," ucap gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.

Selain itu, Gubernur Khofifah juga meminta bantuan seluruh kepala daerah untuk memberikan pendampingan vokasi pendidikan.

Pemerintah Provinsi, kata dia, akan menyiapkan sekitar 36 perguruan tinggi untuk menjadi bapak atau ibu asuh dalam rangka memberikan pendampingan kepada 361 desa tertinggal tersebut.

"Sebanyak 36 PT itu akan mendampingi 361 daerah tertinggal dengan berbagai sinergitas program OPD sehingga target 2020 tercapai," kata orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut.

Pada kesempatan sama, Gubernur menyerahkan Bantuan Keuangan kepada Desa (BK Desa) tahun 2019 tahap II, sekaligus sebagai wujud mendukung program Nawa Bhakti Satya melalui Jatim Amanah (CETTAR).

Penyerahan dilakukan kepada 135 desa dengan total BK Desa sebesar Rp14,350 miliar.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-KPPKD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 tanggal 31 Desember 2018 Nomor: 903/310/203.2/2018 tentang Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa tahun anggaran 2019, jumlah desa calon penerima BK Desa tahun 2019 sebanyak 247 desa dari 23 kabupaten, dengan total anggaran Rp45,645 miliar.

Desa yang mendapatkan BK antara lain yakni di Bangkalan (1 desa) Rp200 juta, Kabupaten Kediri (1 desa) Rp500 juta, Bojonegoro (58 desa) Rp4,030 miliar, Trenggalek (1 desa) Rp100 juta, Jombang (17 desa) Rp1,72 miliar, Magetan (7 desa) Rp700 juta.

Kemudian, Kabupaten Mojokerto (6 desa) Rp400 juta, Kabupaten Pasuruan (32 desa) Rp4,9 miliar, Tuban (6 desa) Rp800 juta, serta Tulungagung (6 desa) Rp1 miliar.

Baca juga: Khofifah arahkan CSR untuk pembangunan daerah tertinggal
Baca juga: Mendes: PPKT bisa dapat dana desa sampai Rp4 miliar
Baca juga: Kopetindo: filantropi dorong pembangunan elektrifikasi desa tertinggal