Menlu: Pemerintah takkan mundur satu centimeter pun dalam pagari NKRI
5 September 2019 18:59 WIB
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi (kanan) berbincang dengan Menteri Negara Urusan Eksternal India Subrahmanyam Jaishankar (kiri) saat melakukan pertemuan di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (5/9/2019). (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)
Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan pemerintah tidak akan mundur satu centimeter pun dalam memagari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk Papua.
"Pemagaran NKRI adalah salah satu prioritas politik luar negeri kita dan para diplomat memiliki pemahaman sama, bahwa kita tidak akan mundur satu centimeter pun untuk pemagaran NKRI," ujar Retno dalam rapat dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Retno memastikan perjuangan itu akan didukung oleh semua rakyat Indonesia.
Dia mengatakan semua pihak memiliki kepentingan bersama untuk menciptakan kondisi kondusif di Papua dan ketertiban umun harus segera ditegakkan.
Baca juga: Indonesia-Bahrain sepakat tingkatkan kerja sama ekonomi
Baca juga: Indonesia-Kuwait berupaya perkuat platform kerja sama ekonomi
Baca juga: Menlu RI, Sekjen GCC bahas isu Palestina
Pemerintah menekankan Papua dan Papua Barat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI, sehingga apabila ada hal-hal terkait upaya pemisahan diri dan ada wacana referendum, maka hal itu sudah menjadi peringatan bagi bangsa ini.
Dia menekankan tugas diplomat adalah menjelaskan situasi yang terjadi di Indonesia, oleh karena itu Kemenlu, kata dia, telah memberikan pengarahan kepada para diplomat asing di Indonesia pada 1 September 2019 mengenai situasi yang terjadi di Papua.
"Pemagaran NKRI adalah salah satu prioritas politik luar negeri kita dan para diplomat memiliki pemahaman sama, bahwa kita tidak akan mundur satu centimeter pun untuk pemagaran NKRI," ujar Retno dalam rapat dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Retno memastikan perjuangan itu akan didukung oleh semua rakyat Indonesia.
Dia mengatakan semua pihak memiliki kepentingan bersama untuk menciptakan kondisi kondusif di Papua dan ketertiban umun harus segera ditegakkan.
Baca juga: Indonesia-Bahrain sepakat tingkatkan kerja sama ekonomi
Baca juga: Indonesia-Kuwait berupaya perkuat platform kerja sama ekonomi
Baca juga: Menlu RI, Sekjen GCC bahas isu Palestina
Pemerintah menekankan Papua dan Papua Barat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI, sehingga apabila ada hal-hal terkait upaya pemisahan diri dan ada wacana referendum, maka hal itu sudah menjadi peringatan bagi bangsa ini.
Dia menekankan tugas diplomat adalah menjelaskan situasi yang terjadi di Indonesia, oleh karena itu Kemenlu, kata dia, telah memberikan pengarahan kepada para diplomat asing di Indonesia pada 1 September 2019 mengenai situasi yang terjadi di Papua.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2019
Tags: