Kupang (ANTARA) - Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang mengatakan, rakyat Nusa Tenggara Timur sampai saat ini belum merasakan program dari satu tahun kepemimpinan Gubernur-Wakil Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat-Yoseph Nae Sao.

"Harus diakui bahwa rakyat belum merasakan sentuhan program yang secara substansial menyentuh kepentingan langsung, seperti perbaikan ekonomi rumah tangga, program pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan," kata Ahmad Atang kepada Antara di Kupang, Kamis.

Dia mengemukakan hal itu, ketika dimintai pandangan seputar apa yang sudah dilakukan Gubernur-Wakil Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat-Yoseph Nae Sao selama satu tahun menjadi pemimpin bagi provinsi berbasis kepulauan itu, sejak dilantik pada 5 September 2018.

Baca juga: Gubernur Viktor minta Dewan tingkatkan pengawasan program pembangunan

Kepemimpinan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakilnya Josep Nai Soi, Kamis, 5 September 2019 telah memasuki tahun pertama dalam memimpin Provinsi NTT.

"Selama setahun dalam pengamatan saya, keduanya masih melakukan konsolidasi organisasi dan konsolidasi personel," katanya.

Menurut dia, penataan organisasi birokrasi dan bongkar pasang pejabat masih menjadi prioritas pada tahun pertama ini, sehingga program pro rakyat belum banyak yang bergerak.

Hal ini tampak pada daya serap anggaran belanja pada tiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum maksimal dilakukan.

Di sisi lain, implementasi program ternyata ada yang stagnan seperti Program Marungge, Hari Rabu berbahasa Inggris yang sudah ada pergubnya tidak berlanjut.

Selain sanski bagi aparatur sipil negara (ASN) yang tidak disiplin dengan memakai rompi tidak diteruskan, bahkan terkesan jalan di tempat.

Baca juga: NTT targetkan bangun 22 kawasan wisata berbasis masyarakat

Program NTT bangkit di sektor ekonomi belum merata digerakkan dan baru di sektor garam, sedang di sektor pertanian, peternakan dan kelautan perikanan masih belum kelihatan.

Karena itu, harus diakui bahwa rakyat belum merasakan sentuhan program yang secara substansial menyentuh kepentingan langsung, kata mantan Pembantu Rektor I UMK ini.