Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meluncurkan program integrasi sapi-sawit sebagai upaya mewujudkan swasembada daging sapi di provinsi penghasil bijih timah itu.

"Kami tegaskan setiap 10 hektare perkebunan sawit produktif diwajibkan memelihara satu ekor sapi," kata Pjs Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Babel, Yulizar Adnan usai meluncurkan program integrasi sapi - sawit di Pangkalpinang, Kamis.

Ia mengatakan untuk mengoptimalkan program peningkatan populasi ternak sapi ini, pemerintah provinsi menyiapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang integrasi sapi-sawit.

"Saat ini luas perkebunan sawit di Bangka Belitung 140.000 hektare. Perusahaan kelapa sawit ini akan memelihara 14.000 ekor sapi. Apabila program ini berjalan dengan baik dalam tiga tahun ked epan, swasembada sapi terwujud di daerah ini," katanya.

Menurut dia saat ini populasi petani Bangka Belitung masih kecil, sehingga ketergantungan pada daging sapi dari luar daerah masih tinggi.

Baca juga: Bank Sumsel Babel garap kredit peremajaan kebun sawit

"Program ini harus mendapatkan dukungan dari semua pihak dan petani harus memanfaatkan dan memelihara bantuan indukan sapi dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat berkembang dengan baik," katanya.

Selain itu, para petugas peternakan dan kesehatan ternak di lapangan harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada petani, sehingga para peternak dengan mudah mengembangkan usaha peternakan sapi.

"Dengan pendekatan ini, orientasi pengembangan peternakan tidak sebatas produksi, tetapi juga diperluas mencakup keseluruhan subsistem dalam sistem agribisnis," katanya.

Direktur Pakan Kementerian Pertanian, Sri Widayati mengapresiasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang mengeluarkan pergub untuk mengoptimalkan program integrasi sapi-sawit.

"Kami optimis jika program integrasi sapi-sawit ini berjalan dengan baik, Babel akan menjadi daerah swasembada sapi dan tidak lagi mengalami ketergantungan pada daging sapi dari luar daerah," katanya.
Baca juga: Petani dan pengusaha kerja sama lawan kampanye negatif sawit