Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Carmelita Hartoto menilai sektor transportasi masih menghadapi ketidakharmonisan kebijakan dengan sektor lainnya.

“Tantangannya adalah ketidakharmonisan kebijakan antara kebijakan sektor transportasi dengan kebijakan pada sektor lainnya,” ujar Carmelita pada diskusi yang bertajuk “Mewujudkan Transportasi Umum yang Andal, Efisien dan Berdaya Saing melalui Skema Pembiayaan Infrastruktur” di Jakarta, Selasa.

Misalnya, dia menuturkan, kebijakan industri mobil dan sepeda motor yang terus menggenjot produksinya untuk dipasarkan di dalam negeri, menjadi kontra produktif dengan kebijakan transportasi yang mengutamakan angkutan umum atau angkutan massal guna mengurangi kemacetan jalan, terutama di kawasan perkotaan.

“Kondisi tersebut berdampak terhadap inefisiensi perkonomian nasional, khususnya tingginya biaya logistik,” ujarnya.

Selain itu, dia menambahkan, tantangan lainnya yakni masih adanya implementasi kebijakan yang bersifat parsial pada masing-masing sistem transportasi nasional, baik dalam hal pembangunan infrastruktur moda transportasi, sarana prasarana pendukungnya.

“Dan pengoperasiannya belum terintegrasi secara baik, bahkan terkesan tumpang tindih,” katanya.

Carmelita menuturkan, guna mewujudkan transportasi umum yang andal, efisien dan berdaya saing tersebut, perlu mendapatkan jaminan penyediaan dana yang memadai baik dalam rangka investasi moda transportasi maupun sarana prasarana pendukungnya.

Dihubungi terpisah, pengamat transportasi Universitas Soegijapranata Djoko Setijowarno menilai perlu adanya keselarasan tujuan antarkementerian soal transportasi di mana dari sisi perhubungan mengajak masyarakat untuk menggunakan angkutan umum, di sisi industri masih menggenjot produksi kendaraan yang dipasarkan di dalam negeri.

“Sangat diperlukan sinergitas kebijakan dan indikator kinerja (IKU) antarkementerian dan lembaga yang terkait,” ujarnya.

Baca juga: Kadin minta skema pembiayaan transportasi sama dengan infrastruktur

Baca juga: Kadin usul zero subsidi BBM transportasi massal

Baca juga: Kadin: butuh pelabuhan khusus kurangi biaya transportasi